Supa’ad Hadianto Serap Aspirasi Warga Tarakan Utara, Soroti Infrastruktur dan Perlindungan Pekerja

by Suiman Namrullah

TARAKAN – Berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kebutuhan pembangunan lingkungan, perlindungan pekerja hingga penyaluran bantuan sosial, menjadi pembahasan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto.

Reses masa persidangan I Tahun 2026 tersebut digelar di CC Cafe, Tarakan Utara, Senin (16/11/2026), dengan melibatkan para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.

Dalam sambutannya, Supa’ad menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan.

Kali ini, ia secara khusus mengundang para ketua RT karena dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat serta memahami kebutuhan dan persoalan di lingkungan masing-masing.

“Para ketua RT ini merupakan pemangku kepentingan di lingkungan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya ingin mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi yang ada,” ujarnya.

Selain menyerap aspirasi, Supa’ad juga memaparkan gambaran kondisi keuangan daerah. Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD Provinsi Kaltara tahun 2027 diperkirakan sebesar Rp2,2 triliun atau relatif sama dengan tahun 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ia menjelaskan, sekitar 20 persen anggaran dialokasikan untuk pendidikan, 30 persen untuk pembangunan, serta 30 persen untuk operasional ASN dan perangkat daerah.

Dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas, pemerintah perlu menentukan skala prioritas agar program pembangunan dapat berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, berbagai kebutuhan masyarakat seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas rumah ibadah, serta infrastruktur lainnya tetap perlu menjadi perhatian.

Supa’ad juga mengingatkan pentingnya memahami pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diperlukan agar usulan pembangunan dapat disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan.

Tidak hanya membahas pembangunan, kegiatan reses tersebut juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai narasumber.

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal dan mandiri.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tarakan, Muhammad Fathur Rohman, menjelaskan bahwa perlindungan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal yang bekerja di perusahaan.

Pekerja mandiri seperti petani, nelayan, hingga pekerja rumah tangga juga dapat mendaftarkan diri sebagai peserta untuk memperoleh perlindungan selama menjalankan aktivitas pekerjaan.

Ia menyebutkan, dengan iuran Rp8.400, pekerja mandiri dapat memperoleh perlindungan melalui dua program, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Kami berharap para ketua RT bisa menyampaikan informasi ini kepada warganya. Apabila ada masyarakat yang bekerja secara mandiri, seperti petani, nelayan, maupun pekerja lainnya, bisa diarahkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Fathur.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Keduanya memiliki fungsi perlindungan yang berbeda.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, termasuk kecelakaan saat bekerja maupun dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya sesuai ketentuan program.

Fathur mencontohkan, seorang nelayan yang mengalami kecelakaan ketika melaut dapat memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja apabila memenuhi ketentuan kepesertaan.

Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Khusus bagi ketua RT di Kota Tarakan, perlindungan yang diberikan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mencakup dua program, yakni JKK dan JKM.

Dalam kesempatan yang sama, Fathur turut menyoroti persoalan keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh sejumlah perusahaan.

Ia menyebutkan, terdapat perusahaan yang mengalami keterlambatan pembayaran iuran hingga enam sampai tujuh bulan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses pemenuhan hak pekerja ketika mengajukan klaim manfaat.

Menurutnya, persoalan tunggakan iuran dapat menyebabkan proses administrasi dan realisasi manfaat mengalami kendala, terutama ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, memasuki masa pensiun, maupun meninggal dunia.

“Misalnya ada pekerja yang meninggal dunia pada bulan Agustus, sementara iurannya belum dibayarkan. Maka proses klaimnya bisa tertunda sampai kewajiban iuran tersebut diselesaikan,” ungkapnya.

Karena itu, ia mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib dan tepat waktu sehingga hak perlindungan pekerja tetap terjaga.

Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi pembangunan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai hak-hak perlindungan sosial serta berbagai program yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses