Nunukan, MK – Menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balikpapan beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Nunukan H. Faridil Murad kemudian memberikan arahan di depan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang di laksanakan di Lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (4/4).
Menurut Wabup, Sumber Daya Manusia (SDM) Pemkab Nunukan termasuk kompetitif terbukti yang pindah tugas ke Provinsi Kaltara mendapatkan posisi penting dan tidak ada yg dikembalikan di tempat semula ia bertugas.
“Tapi saya tidak habis pikir, mengapa soal laporan LHKPN prosentasenya rendah,” katanya.
Lebih jauh, Wabup mengatakan pelaporan LHKPN mestinya lebih baik dibandingkan dengan Daerah lain di Kaltara, namun sesuai hasil yg disampaikan oleh KPK, pelaporan masih harus segera ditingkatkan.
“Sesuai data, hasil laporan 2017 nilainya sangat rendah capaiannya hanya 61,76 persen dari 68 wajib lapor sesuai yang terdaftar di database KPK. Tahun 2018 sudah ada peningkatan yaitu 77 persen dari 158 wajib lapor LHKPN,” jelasnya.
Di tambahnya, meskipun sudah ada trend peningkatan, namun dirinya menegaskan bagi yang belum menyampaikan laporan segera laporkan supaya bisa sampai 100 persen.
“Paling lambat bulan Mei harus tuntas, jika ada masalah komunikasikan segera ke admin Kabupaten saudara Ismail di Bagian Organisasi,” katanya.
Dijelaskannya wajib LHKPN tak perlu takut melaporkan harta bendanya, karena justru dengan adanya kepatuhan pelaporan LHKPN akan menyelamatkan wajib LHKPN terjadi masalah dikemudian hari,” bebernya.
Lebih di tegaskan untuk laporan Tahun 2019, sudah harus memenuhi kepatuhan 100 persen yg disanggupi oleh seluruh wajib LHKPN.
Untuk diketahui wajib LHKPN adalah seluruh pejabat eselon 2, Camat, Pejabat pengelola keuangan, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, panitia pengadaan barang dan jasa, auditor, pemeriksa pajak, dan penyidik pegawai negeri sipil. ( Info Organisasi )
