BULUNGAN, MK – Pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum gabungan fraksi DPRD terhadap tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna, Senin (20/4)
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bulungan menegaskan bahwa berbagai masukan dari fraksi DPRD merupakan bentuk kontrol yang konstruktif demi kemajuan daerah.
“Catatan, saran, dan pertanyaan yang disampaikan merupakan manifestasi dari fungsi kontrol yang konstruktif serta wujud kecintaan kita semua terhadap kemajuan Kabupaten Bulungan,” ujarnya.
Salah satu Raperda yang mendapat perhatian adalah tentang Kebun Raya Bundayati. Pemerintah menegaskan bahwa kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat wisata, tetapi juga pusat konservasi dan edukasi.
“Kebun Raya Bundayati bukan sekadar taman, melainkan pusat konservasi tumbuhan/flora endemik dan wisata edukasi,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah memastikan tarif retribusi tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Formulasi tarif retribusi telah mengedepankan asas keadilan dan kemampuan daya beli masyarakat,” tambahnya.
Dalam hal penataan organisasi perangkat daerah, pemerintah menekankan pentingnya efisiensi dan kompetensi aparatur.
“Penataan ini bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan upaya miskin struktur namun kaya fungsi,” tegasnya.
Sementara itu, pada Raperda riset dan inovasi, pemerintah berkomitmen agar setiap kebijakan berbasis kajian ilmiah.
“Riset daerah tidak akan berakhir menjadi dokumen mati, melainkan menjadi dasar kebijakan (evidence-based policy),” ungkapnya.
Di sektor investasi, pemerintah menjamin transparansi dan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
“Insentif akan dikorelasikan dengan kewajiban perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan UMKM,” katanya.
Terkait pengelolaan aset daerah, pemerintah akan mendorong digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan mencegah masalah hukum.
“Fokus utama kami adalah memastikan aset daerah dikelola secara profesional untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, bantuan keuangan kepada partai politik dinilai penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya bagi pemilih pemula.
“Pengawasan ketat terhadap laporan pertanggungjawaban tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Pada sektor desa, pemerintah menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjadi mitra strategis kepala desa.
“BPD sebagai mitra strategis Kepala Desa, bukan kompetitor,” tegasnya.
Menutup penyampaiannya, pemerintah menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut seluruh Raperda bersama DPRD.
“Dengan semangat Tenguyun (gotong royong), sinergi antara Eksekutif dan Legislatif akan melahirkan produk hukum yang berkualitas,” pungkasnya.
Melalui pembahasan ini, diharapkan ketujuh Raperda dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. (Fy/red)
