MALINAU, MK – Berada di garis depan perbatasan negara bukan berarti terpinggirkan. Prinsip tersebut terus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan.
Komitmen itu kembali ditegaskan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Selasa (24/3).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik di kawasan yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, tetap dalam kondisi layak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setibanya di Bandara Long Ampung, Wagub Ingkong Ala bersama sejumlah pejabat, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Dr. Bustan, Kepala Bapperida Bertius, serta Kepala BPPD Ferdy Manurun Tanduklangi, langsung melakukan peninjauan terhadap sejumlah infrastruktur vital.
Salah satu fokus monitoring adalah kondisi Jembatan Long Ampung dan Jembatan Nawang. Kedua jembatan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, termasuk akses menuju bandara serta konektivitas antara Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Selatan.
Kondisi jembatan yang mulai mengalami penurunan kualitas akibat usia menjadi perhatian Pemprov Kaltara. Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik sekaligus menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Apau Kayan harus menjadi perhatian karena menjadi urat nadi mobilitas masyarakat. Kita ingin memastikan fasilitas yang ada tetap aman dan layak digunakan, sehingga aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” ujar Ingkong Ala.
Selain infrastruktur konektivitas, Pemprov Kaltara juga memberikan perhatian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, Wagub Ingkong Ala meninjau langsung Rumah Sakit Pratama Long Ampung untuk melihat kondisi fasilitas dan bangunan yang menjadi salah satu penunjang pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan perbatasan.
Ingkong menekankan pentingnya pemeliharaan gedung dan fasilitas rumah sakit secara berkala. Terlebih, sejumlah fasilitas masih berada dalam masa pemeliharaan oleh pihak kontraktor, sehingga kualitas pekerjaan dan kondisi bangunan perlu terus dipantau.
“Fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan harus mendapatkan perhatian yang sama. Perawatan gedung dan fasilitas perlu dilakukan secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan aset pemerintah dapat terjaga dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, monitoring langsung ke lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi perlu melihat secara langsung kondisi di lapangan.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi sarana bagi Pemprov Kaltara untuk menyerap aspirasi dan mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Apau Kayan. Masukan dari lapangan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembangunan berikutnya.
“Pemerataan pembangunan harus dirasakan sampai ke wilayah perbatasan dan pelosok. Karena itu, kita turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengar kebutuhan masyarakat, dan memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran,” jelas Ingkong.
Pemprov Kaltara memastikan pembangunan di kawasan perbatasan akan terus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah. Perbaikan infrastruktur transportasi, pemeliharaan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Apau Kayan.
Dengan monitoring secara langsung, Pemprov Kaltara juga berupaya memastikan setiap pembangunan yang menggunakan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan negara. (Fy/red)
