Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Wilayah Kalimantan Bagian Timur Agus Sudarmadi
Tarakan, MK – Banyaknya isu miring terkait adanya pungutan liar (Pungli) di Kaltara membuat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Wilayah Kalimantan Bagian Timur Agus Sudarmadi angkat bicara.
Bahkan, ia menegaskan sebelum Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Sabu Bersih Pungutan Liar resmi diterbitkan 24 Oktober lalu, Direktorat Bea dan Cukai telah memiliki unit kepatuhan internal yang bertugas melakukan pencegahan pungli.
“Pencegahan Pungli sejatinya sudah ada dalam Program Bea dan Cukai sejak 2006 yang disebut reformasi kepadanan. Selanjutnya 2008 Kantor Bea dan Cukai kemudian membentuk Unit Kepatuhan Internal,” ujarnya kepada Metro Kaltara usai pemusanahan barang illegal di KPPBC Kota Tarakan, Kamis (10/11).
Ia menjelaskan unit kepatuhan internal tersebut bukan hanya melakukan pencegahan Pungli tetapi juga melaksanakan kepatuhan terkait pelaksanaan tugas, gratifikasi, dan masalah integritas. Hanya saja, unit itu tidak melibatkan Pemda setempat ataupun instansi penegak hukum lainnya.
“Unit kepatuhan internal inilah yang selalu memantau kepatuhan pelaksaan tugas. Jadi kepatuhan pelaksanaan tugas ada dua apakah dia bekerja sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kedua apakah integritasnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
Meskipun demikian, Agus mengaku pelaksanaan unit kepatuhan internal belum sempurna. Masih ada pegawai yang mungkin coba-coba dan lain sebagainya, tetapi jika ditemukan akan dilakukan penindakan tegas.
“Ketika ditemukan pasti dilakukan penindakan, bahkan Departemen Keuangan khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai salah satu instansi pioneer yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tuturnya. (aras/sti)
