Pembangunan Embung Bengawan. (int)
Tarakan, MK – Adanya aksi protes beberapa warga yang lahannya masuk dalam areal pembangunan Embung Bengawan membuat DPRD bersama Pemkot Tarakan harus mencari solusinya.
Kepada Metro Kaltara Ketua DPRD Kota Tarakan Sabar Santuso mengaku jika tidak melanggar aturan pihaknya mengusulkan perubahan bentuk embung. Tujuannya agar tidak terkena lahan warga dan percepatan pembangunan Embung Bengawan yang notabenenya pembiayaannya dari APBN dapat terselesaikan.
Apabila tidak bisa mau tak mau Pemkot Tarakan harus membebaskan lahan warga yang terkena areal Embung Bengawan.
“Ada langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD dan Pemkot mengenai pembanguan Embung Bengawan. Di antaranya adalah membebaskan lahan warga yang diklaim dan merubah bentuk embung agar tidak terkena lahan warga,” ujarnya, Senin (05/10).
Ia menjelaskan pihaknya akan membicarakan soal perubahan bentuk ini kepada pemerintah dan pihak kontraktor. “Secepatnya, kita akan sampaikan kepada pemerintah dan Kontraktor agar penyelesaian embung ini bisa terselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut Sabar, warga yang mengklaim tanahnya masuk dalam areal pembangunan embung tidaklah benar. Tetapi karena masyarakat merasakan imbas dari pembangunan embung sehingga meminta ganti rugi.
“Untuk itu ada berbagai upaya bagaimana penyelesaian proyek ini hingga akhir 2015,” tuturnya. (him)
.
