Gubernur akan Periksa Laporan Kinerja Kepala OPD

Selasa, Desember 24th 2019. | Advertorial, Kaltara
Laporan Kinerja Dikumpulkan Paling Lambat 5 Januari 2020

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri penutupan Latsar CPNS se-Provinsi Kaltara Tahun 2019, Senin (23/12).

TANJUNG SELOR – Setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD)/biro di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan diperiksa capaian kinerjanya dalam setahun belakangan. Ini ditegaskan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Penutupan Latihan Dasar (Latsar) CPNS se-Provinsi Kaltara Tahun 2019 di ruang pertemuan lantai 1 Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Senin (23/12).

Gubernur menyebutkan, paling lambat 5 Januari 2020, seluruh kepala OPD/Biro di lingkup Pemprov Kaltara harus menyerahkan laporan kinerjanya selama 2019. “Saya tunggu 5 Januari nanti, laporan kinerja seluruh kepala OPD maupun Biro di Kaltara. Saya ingin melihat apa saja yang sudah dihasilkan selama setahun ini oleh kepala OPD/Biro,” kata Irianto.

Pemeriksaan laporan kinerja kepala OPD/Biro ini, menjadi salah satu pertimbangan bagi Gubernur untuk mengambil keputusan mengenai evaluasi prestasi kerja kepala OPD/Biro selama menduduki jabatannya. “Setiap ASN, termasuk kepala OPD/Biro harus memahami kondisi Kaltara yang merupakan provinsi dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari itu, perbatasan harus dibangun untuk menjadi beranda terdepan bagi Indonesia. Selain itu, saya juga perlu menggarisbawahi mengenai inovasi. Sebuah negara dapat maju dan berkembang dengan inovasi. Dengan Inovasi dapat meningkatkan nilai tambah sebuah barang, dan membuat hidup menjadi lebih nyaman,” beber Irianto.

Tuntutan lainnya, sebagai ASN juga kepala OPD/Biro, seseorang harus mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa. “Jangan berpikiran sempit terkait masalah nasionalisme, utamanya soal kedaerahan. Isu kedaerahan jangan dipolitisasi. Sejatinya untuk menjadi perekat dan pemersatu bangsa, tidaklah mudah. Sebagai ASN, tidak patut membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA),” ungkap Gubernur.

Irianto juga menyatakan ada beberapa hal formal yang patut diketahui oleh ASN, khususnya kepala OPD. “Seluruh jajaran pemerintahan, wajib memahami 5 prioritas kerja Presiden. Tak hanya dipahami, tapi juga dibaca dan dilaksanakan. Yakni, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” tutup Irianto.(humas)

tags: ,

Related For Gubernur akan Periksa Laporan Kinerja Kepala OPD