Gubernur Minta Biaya Rapid Test Tak Bebani Masyarakat

by Redaksi Kaltara

Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie

TARAKAN,MK – Setiap kepala daerah tidak serta merta bebas mengeluarkan keputusan atau kebijakan maupun legitimasi hukum. Semisal aturan pemerintah kabupaten maupun kota terkait biaya rapid test. Aturan yang dikeluarkan berupa edaran bisa dibatalkan, jika ternyata memberatkan masyarakat, ataupun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Hal demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie saat meluncurkan program Bantuan Rapid Test Bagi Calon Pelajar, Santri dan Mahasiswa asal Kaltara di Kota Tarakan, Senin (15/6) sore di ruang pertemuan RSUD Kota Tarakan.

Dituturkan Gubernur, hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada gubernur dalam kedudukannya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. “Gubernur memiliki kewenangan untuk menegur atau mengingatkan kepada bupati atau walikota jika surat edaran atau peraturan daerah yang dikeluarkan melanggar aturan di atasnya, atau tidak sesuai dengan kehendak rakyatnya,” kata Irianto.

Tak hanya hanya edaran yang dikeluarkan bupati/walikota, hal serupa juga berlaku ada peraturan atau edaran yang dikeluarkan Gubernur atau sejenisnya. Jika tidak sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Dari itu, dicontohkan Irianto adalah keluarnya edaran penerapan PSBB di Tarakan. Jika penerapan ini menjadi masalah bagi masyarakat Tarakan, maka bisa dibatalkan.

Contoh lain, salah satu aturan yang dianggap melangkahi kaidah hukum, adalah penetapan tarif rapid test bagi warga yang dinilai membebani. “Harga termurah rapid test sekitar Rp 200 ribu per unit. Jadi, kalau ada kepala daerah yang menetapkan ketentuan rapid test sebesar Rp 1 juta, itu melanggar aturan di atasnya. Saya sudah menyurati ke bupati dan walikota untuk mencabut ketentuan tersebut, utamanya terhadap Pemkab Bulungan dan Pemkot Tarakan. Pemkab Bulungan sudah membatalkannya (dialihkan kepada pihak RS), namun Pemkot Tarakan belum memenuhinya,” jelas Gubernur.

Tak itu saja, langkah lain yang dilakukan Gubernur untuk mengurangi beban warga Kaltara di masa pandemi ini, adalah dengan meminta laporan terperinci atas seluruh bantuan pemerintah pusat yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltara. Salah satunya, laporan bantuan rapid test. “Informasinya, ada 7.200 unit bantuan rapid test dari pemerintah pusat untuk Kaltara. Dan, 1.260 unit di antaranya disalurkan ke Tarakan. Ini juga kuantitas terbesar dari daerah lain di Kaltara. Untuk itu, Pemprov harus mengetahui kemana saja pemanfaatannya selama ini,” ujar Irianto.

Di kesempatan itu, selain Gubernur juga menyalurkan bantuan masker kepada pengurus rumah ibadah se-Kaltara. Jumlahnya sekitar 100 hingga 200 masker per rumah ibadah. “Ini juga kebijakan Gubernur,” tutup Irianto.

RAPID TEST GRATIS

Pemprov Kaltara menargetkan setidaknya mampu menyediakan 5 ribu unit rapid test yang diberikan gratis kepada warganya yang memenuhi syarat pada tahun ini. Untuk tahap I, disediakan 1.000 unit, menyusul tahap II sekitar 3 ribu dan tahap III 1.000 unit lagi. Pembeliannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020. “Rapid test ini disediakan gratis oleh Pemprov Kaltara, khusus bagi warga Kaltara yang memenuhi kriteria tertentu. Yakni, masyarakat pedalaman, mahasiswa/santri asal Kaltara yang butuh rapid test untuk kembali berkuliah/mondok, warga dengan kebutuhan tertentu, warga terdampak Covid-19, juga warga kurang mampu,” ucap Gubernur.

Kedepan, apabila pandemi masih berlangsung, Irianto memastikan program ini tetap berjalan. “Kalau memang masih dibutuhkan, dengan keterbatasan anggaran yang ada, Pemprov akan mencoba menyediakannya lagi. Yang terpenting, warga lebih tenang dan tidak terbebani pada masa-masa krisis seperti ini,” ulas Irianto.

Mengenai kriteria warga yang berhak mendapatkan bantuan ini, akan diterbikan surat keputusan (SK) Gubernur Kaltara. “Saya tegaskan, program ini tak hanya berlaku di wilayah Bulungan atau Tarakan tapi se-Kaltara. Untuk daerah lain yang belum terakomodir, seperti Nunukan, Tana Tidung dan Malinau, warga yang berhak silakan hubungi aparat berwenang setempat. Seperti dinas kesehatan atau gugus tugas untuk disampaikan kepada Pemprov Kaltara,” papar Gubernur.

Irianto juga menyampaikan berita gembira, bahwa berdasarkan informasi dari Gugus Tugas Nasional, Provinsi Kaltara termasuk dalam 6 provinsi yang boleh menerapkan tatanan normal baru produktif dan aman. “Kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari Gugus Tugas Nasional. Dan, atas pencapaian ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pemerintah daerah, gugus tugas kabupaten/kota juga provinsi. Ayo kita bersiap menyambut normal baru ini dengan sikap disiplin dan terus waspada juga berikhtiar,” ungkap Irianto.

Menilik hal tersebut, Gubernur berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara dapat mendukung penerapan tatanan hidup baru tersebut secara bersinergi. Dan, lebih mengedepankan upaya pemulihan perekonomian warga tanpa mengabaikan aspek kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19. (KHH/MK*)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: