JAKARTA — Ketua Koordinator Subwilayah Timur I sekaligus Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI, Hasan Basri, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi daerah yang telah dihimpun dari sembilan provinsi di wilayah Subwilayah Timur I.
Hal tersebut disampaikan Hasan Basri usai memimpin rapat koordinasi Subwilayah Timur I. Menurutnya, rapat tersebut menjadi bagian dari upaya menyinkronkan hasil serap aspirasi masyarakat dari seluruh daerah untuk selanjutnya diperjuangkan melalui sidang paripurna DPD RI.
“Dalam rapat tersebut kita mensinkronkan hasil serap aspirasi dari sembilan provinsi di wilayah Subwilayah Timur I untuk kita perjuangkan melalui sidang paripurna dan selanjutnya didistribusikan untuk disampaikan kepada kementerian terkait,” ujar Hasan Basri, Selasa (11/8/26).
Ia menjelaskan, Subwilayah Timur I mencakup seluruh provinsi di Pulau Kalimantan serta empat provinsi di Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
Dengan demikian, terdapat sembilan provinsi yang menjadi bagian dari wilayah koordinasi Subwilayah Timur I. Berbagai aspirasi yang dihimpun dari daerah tersebut akan menjadi bahan masukan bagi DPD RI dalam mendorong pemerintah menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya untuk tahun 2027.
Hasan berharap aspirasi yang telah disampaikan dari berbagai wilayah tersebut tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi dapat diimplementasikan dan menjadi salah satu rujukan dalam perumusan kebijakan pemerintah.
“Semoga aspirasi yang sudah diterima dari berbagai wilayah itu dapat diimplementasikan dan menjadi rujukan DPD RI dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk merencanakan program-program kegiatan, khususnya di tahun 2027, ke berbagai wilayah yang ada di Subwilayah Timur I,” katanya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah persoalan daerah turut menjadi perhatian. Di antaranya terkait pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan dan sejumlah daerah lainnya.
Selain infrastruktur, aspirasi yang dibahas juga mencakup sektor transportasi, perikanan, perkebunan, hingga persoalan transfer ke daerah.
Menurut Hasan, persoalan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga menjadi salah satu perhatian yang disampaikan dalam forum tersebut.
Ia mengatakan, persoalan tersebut telah disampaikan kepada kementerian terkait. Hasan menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 miliar untuk membantu daerah yang mengalami keterbatasan kemampuan fiskal dalam membayar gaji ASN PPPK.
“Alhamdulillah, sesuai dengan hasil rapat, untuk penggajian ASN PPPK itu pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 Triliun untuk disalurkan ke daerah-daerah yang pemerintahnya tidak mampu membayar ASN PPPK tersebut,” jelasnya.
Selain persoalan anggaran dan pembangunan, rapat juga membahas sejumlah isu lainnya, termasuk keamanan dan penegakan hukum.
Hasan menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan yang diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan DPD RI, sehingga masukan dari daerah dapat diteruskan kepada pemerintah dan kementerian terkait sesuai kewenangannya.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara kebutuhan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dari wilayah Subwilayah Timur I mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.
