PERCEPATAN : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie bersama Menko Maritim Luhut B Panjaitan pada Rakor Percepatan Realisasi Investasi di Kaltara di Kantor Kemenko Maritim, Senin (16/4).
JAKARTA, MK – Sebagai tindak lanjut dari kunjungan delegasi dan pertemuan ‘Belt and Road Trade and Investment Forum’ di Beijing, China (Republik Rakyat Tiongkok atau RRT) 12 hingga 14 April lalu, Senin (16/4) kemarin digelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kemaritiman.
Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan itu, secara khusus membahas tentang percepatan realisasi investasi di Kalimantan Utara (Kaltara).
Selain Menko Maritim, turut mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Jamaluddin dan Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie. “Dalam pertemuan ini, Menko Kemaritiman menyampaikan laporan hasil pertemuan dengan beberapa pejabat tinggi RRT, seperti Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menko Polhukam (Politik, Hukum dan Keamanan) dan Wakil Menteri Perdagangan RRT, serta para pucuk pimpinan perusahaan RRT yang akan berinvestasi di Kaltara,” kata Irianto.
Hadir dalam pertemuan itu, para pejabat eselon I dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta dari perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Kaltara. Seperti PT Inalum, PT Kayan Hydro Energy, Dragon Land, Serawak Energy Berhad dan beberapa lainnya.
Penekanan dalam rapat ini, adalah dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara.
Dikatakan Gubernur, Menko Maritim pada pertemuan tersebut secara blak-blakan meminta kepada para investor yang akan berinvestasi di Kaltara supaya segera merealisasikan secepatnya. Apalagi bagi yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Harus ada progress. “Intinya, pemerintah meminta kepada seluruh investor agar memiliki persepsi yang sama, berkolaborasi, segera dan menyampaikan rencana aksinya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Investor juga harus menyampaikan masalah atau kendala yang dihadapi, serta dukungan dan fasilitasi apa saja yang diperlukan dari Pemerintah,” kata Irianto lagi.
Selain dorongan untuk percepatan realisasi investasi, dalam kesempatan itu, disampaikan empat hal utama yang harus diperhatikan. Pertama, ujarnya, kegiatan proyek yang dilaksanakan harus ramah lingkungan, agar berkelanjutan. “Kedua, terkait penggunaan tenaga asing. Saya menginginkan, agar tenaga kerja asing ada pengaturan dengan baik,” ujarnya.
Masih berkaitan dengan soal tenaga kerja, dikatakan, Menko Maritim dalam pertemuan itu menekankan agar tenaga kerja lokal harus diberi kesempatan seluas-luasnya dalam mengisi peluang. “Mengenai tenaga ahli, pihak investor juga diminta harus mentransfer ilmu. Termasuk nantinya membangun sekolah, perguruan untuk mencetak tenaga lokal yang siap sesuai kebutuhan,” kata Irianto lagi. Selain masalah transfer ilmu kepada tenaga kerja lolak, perusahaan juga diharuskan mentransfer teknologi. “Teknologi yang dimaksud adalah teknologi modern yang terbaru. Bukan teknologi yang sudah ketinggalan,” jelasnya.
Ketiga, kegiatan investasi yang dilaksanakan nanti harus ada kesinambungan pekerjaan dari hulu dan hilir. Dalam artian pekerjaan sektor hulu berbarengan di hilir. “Terakhir, disampaikan harus ada batas waktu untuk mengukur keseriusan perusahaan,” kata Irianto.
Gubernur menambahkan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, dan untuk melihat bagaimana follow-up atau progresnya, akan ada pertemuan lanjutan dengan agenda mendetailkan proses pekerjaan yang sudah dilaksanakan. “Dalam kesempatan pertemuan ini, saya selaku Gubernur Kaltara diminta untuk menjelaskan perkembangan terakhir dan kesiapan untuk mengimplementasikan rencana aksi investasi PLTA dan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. Saya sampaikan, semua progres yang sudah berjalan. Termasuk, pembangunan PLTA Kayan yang tinggal menunggu izin konstruksi bendungan dari Kementerian PUPR,” ulasnya.
Sementara untuk KIPI, Pemprov Kaltara sudah membangun sarana infrastruktur pendukung. Salah satunya, jalan pendekat dari Tanjung Selor ke lokasi KIPI. “Alhamdulillah, Dalam pertemuan itu, Menko Maritim kembali menyebutkan, Provinsi Kaltara dinilai yang paling siap untuk melaksanakan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia-RRT dalam koridor One Belt One Road (OBOR),” tutup Irianto.(humas)
