Kepala DKP Provinsi Kaltara Amier Bakrie
Bulungan, MK – Program ekspor komoditi hasil laut seperti kepiting dan ikan yang telah diresmikan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie 29 Agustus lalu, mengalami kendala dan menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Bahkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara Amier Bakri mengaku ada intervensi maupun provokasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan aktivitas ekspor tersebut.
Tanpa menyebut pihak mana yang melakukan intervensi, diakui Amier, kedepannya dapat mengancam kelancaran proses ekspor yang sudah difasilitasi pemerintah ini.
“Masyarakat belum paham betul fasilitas yang disediakan pemerintah ini kan untuk mereka (masyarakat,Red) juga. Jadi kita jangan mau diintervensi dan diprovokasi sama pihak luar,” ujarnya kepada Metro Kaltara, Senin (29/08).
Ia berharap masyarakat dapat melihat hal lebih positif dimana pemerintah mencoba untuk memfasilitasi pendistribusian hasil laut agar lebih efisien. “Dalam hal ini pemerintah harus kuat, warga jangan mau diprovokasi sama orang luar. Kita sudah punya fasilitas sendiri, jadi bagaimana cara memanfaatkan fasilitas itu,”tegasnya. (dicky/MK*1)
