Jokowi Ditantang Menginisiasi Revisi UU Tipikor

by Metro Kaltara

Jakarta – Legislator menantang keseriusan Presiden Joko Widodo menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Jokowi diminta menginisiasi revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jika betul-betul mau menerapkan hukuman mati.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding.

“Kalau Jokowi merasa mendesak memberlakukan hukuman mati, ya pemerintah, Presiden, menginisiasi (revisi) undang-undang,” tegas anggota Komisi III dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.

Menurut dia, tak elok bila Jokowi melempar wacana hukuman mati ke masyarakat. Karena masyarakat tak punya kuasa menginisiasi perubahan regulasi.

“Masyarakat tidak punya hak inisiasi mengajukan pembahasan undang-undang, salah Pak Jokowi,” kata eks politikus Hanura itu.

Sudding mengatakan hukuman mati belum bisa leluasa diterapkan tanpa ada perbaikan. Sebab, dalam aturan tersebut, hukuman mati hanya bisa diberikan pada kondisi tertentu.

“Bagaimana mau menerapkan hukuman mati terhadap para koruptor sementara undang-undangnya belum memberikan ruang untuk memberlakukan hukuman mati, hanya persoalan penyalahgunaan dana bantuan bencana alam. Hanya sebatas itu,” papar Suding.

Presiden Joko Widodo sebelumnya membuka peluang hukuman mati bagi koruptor. Vonis terberat itu bisa dijatuhkan bila rakyat memintanya.

“Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Aturan hukuman mati bagi koruptor tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.”

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Frasa “keadaan tertentu” berlaku apabila tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai UU yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (medcom)

Related Articles

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.