TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., menghadiri penyerahan simbolis bantuan keuangan kepada partai politik Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Selasa (28/7/26).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan partai politik penerima bantuan, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Penyerahan bantuan keuangan tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan partai politik dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam kehidupan demokrasi.
Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan partai politik yang memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, bantuan keuangan partai politik diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Selain itu, pemanfaatan bantuan diharapkan dapat mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kehidupan demokrasi serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik secara bertanggung jawab.
Ketua DPRD Kaltara yang hadir dalam kegiatan tersebut turut mendukung upaya penguatan kelembagaan partai politik sebagai bagian dari proses demokrasi di daerah.
Partai politik memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melakukan kaderisasi, serta menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokrasi.
Karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Kaltara berharap dukungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penguatan kelembagaan partai politik sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan demokrasi di Kalimantan Utara.
Kegiatan penyerahan bantuan keuangan secara simbolis tersebut menjadi salah satu bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan partisipatif di Kalimantan Utara.
