- Agar Sewa Kontrak Asrama Yang Selama Ini Dibayar Pemerintah Dan Dihentikan Bisa ditanggulangi
Tanjung Selor, MK – Menyikapi tergusurnya Para pelajar dan Mahasiswa asal Kabupaten Bulungan yang mengenyam pendidikan tinggi di kota Tarakan, lantaran sewa kontrak dihentikan pemerintah Bulungan, pada tanggal 5 Juni 2017 lalu, menjadi catatan buruk bagi semua pihak. yang jadi pertanyaan kenapa hal demikian diera Otonomi Daerah sekarang dimana anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kedaerah bisa terjadi tentunya menjadi pusat perhatian dan keprihatinan kita semua.
Pertanyaannya, pendidikan itu milik siapa dan tanggung jawab siapa?. Dan gembar-gembor alokasi anggaran pendidikan yang konon besaran nya 20 persen dari total APBD untuk apa saja peruntukan nya?
“Seperti yang kita ketahui hakekat dan tujuan pendidikan itu sudah jelas, yaitu adalah membebaskan manusia dari belenggu penindasan menuju alam pembebasan, ” kata M Najmi Ramadhan ketua DPW ARUN ( Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) , melalui siaran Pers yang disampaikan nya keredaksi media ini, Kamis 14/6/2017.
Kita tau kata Najmi, jika adik mahasiswa yang kuliah di kota Tarakan bukan lah dari kalangn keluarga mampu, jika mampu pasti pilihan pendidikan mereka adalah pulau jawa ( Yogya,Malang, dll).
Justru adanya asrama di Tarakan bukan sekedar tempat tinggal atau tidur pasti menjadi ajang sarana diskusi, mempererat hubungan antar sesama penghuni asrama dalam membangun daerahnya ketika kelak selesai atau lulus.
Adanya asrama itu juga menjadikan mereka solid dalam kebersamaan.
Melihat kejadian yang menimpa para Mahasiswa kita di Tarakan, tentu pula muncul pertanyaan bagaimana dengan nasib anak-anak mahasiswa kita yang berada di pulau jawa.
Dari data yang ada lanjut Najmi, perhatian pemerintah daerah, terutama Pemprov Kaltara diharapkan tidak hnya fokus kepada asrama=asrama yang berada di pulau Jawa saja. Tentunya yang berada di Pulau Kalimantan Sendiri juga seharusnya tak boleh luput dari perhatian.
“Artinya, Bagaimana ketika anak nelayan,buruh sawit, tani yang hanya mampu membiaya anak-anak mereka kuliah di Tarakan atau di sekitar Kaltara bisa terbantu, ” imbuh Najmi.
Karena persoalan ekonomi itu juga menjadi ukuran dalam menentukan tempat dan Universitas yang akan menjadi sasaran tempat menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.
“Hakikat pendidikan adalah mamanusiakan manusia atas penindasan, jadi tak ada alasan sektor itu dalam segala hal luput dari perhatian pemerintah.
Mencermati kejadian ini, ARUN berasumsi bahwa ada tindakan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda yang di kaitkan dengan persolan anggaran, padahal jelas dalam APBN sudah mengalokasikan anggaran sebesar 20%, dan ini adalah buah dari reformasi 98.
Seharus nya saran Najmi, menyikapi persoalan begini semua pemangku kepentingan didaerah bisa bersinergis.
Maka itu untuk jangka pendek, ARUN mengajak agar semua elemen yang prihatin untuk bersama sama menggalang usaha mengumpulkan koin sebagai bentuk kepedulian dan keperihatinan bersama akan nasib teman-teman Mahasiswa asal Bulungan yang tidak memiliki tempat tinggal di Tarakan, dengan alasan karena anggaran itu tidak ada.
Dimana setelah koin yang dikumpul bisa mencukupi sewa kontrak asrama selama setahun bisa langsung diserahkan ke KPMKB atau Ketua asrama Putra asal Bulungan yang terusir dari asrama di Kota Tarakan tersebut.(MK*/One)
