TARAKAN – Lurah Kampung VI, Mika, membantah adanya unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam polemik penayangan video dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang sempat menjadi perhatian masyarakat di Kota Tarakan.
Menurut Mika, persoalan yang terjadi murni berkaitan dengan administrasi izin keramaian dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di lingkungan masyarakat.
“Sebenarnya ini bukan isu SARA. Saya ini orang Toraja dan saya juga seorang Kristen. Saya hanya menyampaikan itu dalam kapasitas sebagai lurah agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat,” kata Mika saat memberikan klarifikasi, Rabu (20/5/26).
Ia menegaskan, dirinya tidak pernah mempermasalahkan suku maupun agama tertentu dalam kegiatan tersebut. Penyebutan identitas pribadinya dilakukan untuk meluruskan persepsi masyarakat agar tidak muncul anggapan negatif terhadap pemerintah kelurahan.
Menurutnya, langkah penundaan kegiatan dilakukan semata-mata untuk memastikan prosedur administrasi dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai muncul anggapan liar di masyarakat. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Mika menjelaskan, kegiatan yang dimaksud bukanlah pesta atau aktivitas pemotongan babi, melainkan penayangan video dokumenter yang berjudul “Pesta Babi”.
“Bukan pesta babi seperti yang dipahami sebagian orang, tetapi kegiatan menonton video dokumenter berjudul ‘Pesta Babi’,” katanya.
Ia mengaku tidak mempermasalahkan isi dokumenter tersebut dan bahkan membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami isi tayangan secara utuh sebelum memberikan penilaian.
“Kita sebenarnya bisa sama-sama menonton dan melihat apa sih isi dokumenter itu, tidak ada yang melarang selagi itu sudah memiliki izin keramaian silahkan”, ucapnya.
Selain itu, Mika menilai masyarakat di Kelurahan Kampung VI memiliki tingkat toleransi antarumat beragama yang tinggi. Hal itu, menurutnya, dibuktikan dengan penghargaan moderasi beragama yang diterima Kelurahan Kampung VI dari Kementerian Agama pada tahun 2025.
“Kampung VI memiliki tingkat toleransi yang luar biasa. Kami bahkan menerima penghargaan moderasi beragama dari Kementerian Agama,” jelasnya.
Ia berharap polemik terkait penayangan dokumenter tersebut tidak berkembang menjadi isu yang dapat memecah hubungan antarwarga maupun memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Mika juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan keramaian agar situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
