TARAKAN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, Muhammad Haris, memberikan apresiasi terhadap kiprah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, yang dinilai aktif memperjuangkan isu-isu kerakyatan dan konsisten membangun komunikasi dengan masyarakat.
Hal itu disampaikan Haris saat menghadiri kegiatan reses Supa’ad Hadianto di Tarakan, Minggu (17/5/2026).
Dalam sambutannya, Haris menilai Supa’ad Hadianto sebagai sosok muda yang energik dan visioner dalam dunia politik di Kalimantan Utara.
“Secara politik beliau sangat luar biasa. Saya kagum karena beliau termasuk figur muda yang energik dan visioner,” kata Haris.
Menurutnya, perjalanan politik Supa’ad Hadianto dimulai dari aktivitas organisasi paguyuban hingga dipercaya menjadi anggota legislatif. Ia juga menilai penunjukan Supa’ad sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kaltara menjadi bentuk kepercayaan besar dari pimpinan partai.
“Hari ini beliau dipercaya memimpin Partai NasDem tingkat provinsi. Ini tentu menjadi penghargaan dan kepercayaan besar,” ujarnya.
Selain itu, Haris juga mengapresiasi langkah Supa’ad yang dinilai aktif mengangkat isu-isu aktual melalui kegiatan reses, mulai dari persoalan ketenagakerjaan hingga sistem penerimaan murid baru yang setiap tahun menjadi perhatian masyarakat.
“Saya melihat beliau sering membawa isu-isu yang memang dekat dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Haris turut menyoroti pentingnya fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, hubungan antara eksekutif dan legislatif harus berjalan seimbang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting yang sangat penting dalam jalannya pemerintahan,” ucapnya.
Haris juga memanfaatkan forum tersebut untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Kesbangpol kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang hadir.
Ia menjelaskan, setiap organisasi maupun paguyuban di daerah perlu memiliki legalitas dan terdaftar secara resmi di Kesbangpol agar dapat memperoleh dukungan program maupun bantuan pemerintah.
“Setiap organisasi harus memiliki legalitas. Itu menjadi syarat dasar agar bisa mendapatkan dukungan melalui program pemerintah,” jelasnya.
Menurut Haris, Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah melalui koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga aparat keamanan dan intelijen.
“Kami bertugas menjaga stabilitas daerah, termasuk memantau potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas,” katanya.
Ia menambahkan, Kesbangpol juga aktif membangun komunikasi dengan masyarakat melalui forum-forum kebangsaan dan kegiatan jemput bola ke berbagai komunitas.
“Kami selalu terbuka menerima informasi dan aspirasi masyarakat demi menjaga kondusivitas daerah,” pungkasnya.
