MALINAU, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan progres signifikan dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) 2026 yang digelar di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Rabu (30/4) pagi, capaian sementara menempatkan Malinau pada kategori Nindya dengan skor 736,75—melonjak dari posisi sebelumnya di kategori Pratama.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., hadir langsung mengikuti jalannya evaluasi sekaligus memberikan arahan tegas kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat. Ia menekankan bahwa peningkatan kategori bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari kerja nyata yang harus dirasakan langsung oleh anak-anak dan masyarakat.
“Evaluasi ini bukan sekadar mengejar predikat. Yang terpenting adalah memastikan kehadiran pemerintah dalam setiap fase tumbuh kembang anak benar-benar nyata di lapangan,” tegas Jakaria.
Evaluasi KLA tahun ini menitikberatkan pada efektivitas koordinasi lintas sektor dalam memenuhi indikator-indikator kunci yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dalam forum tersebut, masing-masing klaster—mulai dari kelembagaan hingga klaster hak anak—memaparkan capaian serta tantangan yang dihadapi di lapangan, termasuk inovasi program seperti Kelana/Delana yang menjadi bagian dari strategi daerah.
Meski capaian meningkat, Jakaria mengingatkan agar seluruh pihak tidak terjebak pada orientasi angka semata. Ia menyoroti masih adanya hambatan administratif yang kerap memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan hanya mengejar nilai KLA. Program harus benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau ada kendala administrasi, lakukan inovasi. Jangan sampai pelayanan tertunda hanya karena berkas,” ujarnya dengan nada tegas.
Menurutnya, evaluasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Keterlibatan aktif seluruh elemen—mulai dari OPD, lembaga pendidikan, hingga masyarakat—menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak.
Dengan capaian menuju kategori Nindya, Malinau kini berada di jalur yang lebih kompetitif dalam penilaian nasional. Namun demikian, tantangan ke depan dinilai semakin kompleks, terutama dalam memastikan keberlanjutan program dan pemerataan implementasi hingga ke tingkat desa.
Pemerintah daerah pun didorong untuk tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi juga memperkuat kualitas intervensi di lapangan agar status Kabupaten Layak Anak benar-benar mencerminkan kondisi riil yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. (rko)
