TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan inspeksi lapangan terhadap sejumlah pembangunan dan layanan publik di Kota Tarakan, Senin (13/4/26).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan LKPj sekaligus pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melihat secara langsung pelaksanaan program pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBD.
Anggota Pansus LKPj, H. Yancong, mengatakan peninjauan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan program sekaligus mencocokkannya dengan laporan administrasi yang menjadi bahan pembahasan LKPj.
“Kami ingin memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, anggota Pansus LKPj Jufri Budiman mengatakan monitoring lapangan memberikan kesempatan kepada DPRD untuk melihat perkembangan pembangunan sekaligus kondisi layanan publik secara langsung.
“Dengan turun ke lapangan, kami bisa melihat langsung sejauh mana program berjalan dan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Dalam kegiatan monitoring, Pansus mengunjungi sejumlah lokasi di Kota Tarakan. Beberapa di antaranya yakni RSUD dr. H. Jusuf SK, pembangunan Gedung Kantor UPTD Bapenda Kelas A Wilayah Tarakan, Pelabuhan Tengkayu I, serta SMAN 5 Tarakan dan SMKN 4 Tarakan.
Peninjauan dilakukan terhadap kondisi fisik maupun pelaksanaan program di masing-masing lokasi sebagai bagian dari proses evaluasi DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Anggota Pansus LKPj, Syamsuddin Arfah, menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, setiap program yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
“Setiap anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Adi Nata Kusuma mengatakan hasil monitoring lapangan akan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan dan penyusunan evaluasi LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025.
“Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Hasil peninjauan selanjutnya akan dihimpun bersama data dan keterangan dari perangkat daerah terkait untuk menjadi bahan pembahasan Pansus LKPj.
Melalui proses monitoring tersebut, DPRD Kaltara berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Utara.
