MALINAU – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi melakukan soft launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS di halaman Pelabuhan Malinau, Selasa (21/7/26). Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas digitalisasi sistem pembayaran di sektor transportasi dan pelayanan publik di Kalimantan Utara.
Peresmian dilakukan oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malinau.
Program Pelabuhan Malinau Siap QRIS merupakan inisiasi Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan, serta sejumlah perbankan untuk menghadirkan sistem pembayaran digital yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan digitalisasi pembayaran di pelabuhan merupakan langkah strategis dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di daerah.
“Ini merupakan hal yang sangat baik bagi kami untuk terus melakukan perluasan digitalisasi transaksi sistem pembayaran di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Malinau,” ujar Agus Taufik.
Agus menjelaskan, Pelabuhan Malinau menjadi pelabuhan keempat di Kalimantan Utara yang menerapkan sistem pembayaran nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Sebelumnya, Bank Indonesia telah meluncurkan program serupa di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan pada Desember 2025, Pelabuhan Kayan II Kabupaten Bulungan pada April 2026, serta Pelabuhan Nunukan pada Mei 2026.
“Pelabuhan Malinau ini menjadi pelabuhan keempat di Kalimantan Utara yang siap menerima transaksi menggunakan QRIS. Pada kesempatan ini kita melanjutkan langkah digitalisasi tersebut melalui soft launching Pelabuhan Malinau Siap QRIS,” jelasnya.
Dalam implementasinya, program ini melibatkan agen penjualan tiket dan pemilik speedboat sebagai pelaku utama transaksi di pelabuhan. Dukungan juga diberikan oleh sejumlah perbankan, di antaranya Bankaltimtara, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran secara digital.
Agus berharap digitalisasi pembayaran melalui QRIS dapat diperluas ke pelabuhan-pelabuhan lain di Kalimantan Utara sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat transaksi non-tunai.
Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran terus mendorong penggunaan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional yang mengusung prinsip CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal).
Melalui penerapan QRIS di Pelabuhan Malinau, masyarakat diharapkan dapat melakukan pembayaran tiket speedboat maupun retribusi daerah secara non-tunai. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kenyamanan dan kecepatan transaksi sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Utara.
Bank Indonesia juga mencatat hasil positif dari penerapan digitalisasi retribusi kepelabuhanan di Kalimantan Utara. Berdasarkan data yang disampaikan, transaksi retribusi yang sebelumnya dilakukan 100 persen secara tunai kini beralih menjadi 64 perse melalui QRIS dan 36 persen melalui transfer atau teller bank.
“Kami mengapresiasi kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kabupaten Malinau, Dinas Perhubungan, bersama seluruh pihak terkait dalam mewujudkan inisiatif ini. Sinergi seperti inilah yang menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dan peningkatan layanan publik,” pungkasAgus Taufik.
