Jakarta – Perbatasan antar negara menjadi salah satu isu penting dalam hubungan antar negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Beragam persoalan bisa muncul mulai dari yang tak disengaja hingga pelanggaran disengaja dalam bentuk perbuatan kriminal.
Direktur Topografi TNI AD Brigjen TNI Asep Edi Rosidin menjelaskan sebenarnya pelanggaran yang paling banyak terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia adalah pelanggaran yang tak sengaja dilakukan oleh orang-orang yang tak mengerti tentang perbatasan.
“Sebenarnya kalau permasalahan paling berakar dari orang-orang yang tidak mengerti saja misalkan orang yang bikin kebun dia enggak ngerti batasnya, tahu-tahunya kebunnya melewati border,” kata Asep usai acara diskusi di Jakarta.
Menurutnya pelanggaran jenis tersebut dilakukan kedua belah pihak baik dari Indonesia maupun Malaysia. Dirinya mendapatkan laporan bahwa pelanggaran tersebut bukan dilakukan oleh pemerintah melainkan hanya oknum masyarakat saja.
“Saya menerima laporan pelanggaran perbatasan dari kedua belah pihak. Ada dari pihak kita (melakukan) pelanggaran juga. Bukan pelanggaran yang disengaja dari goverment Malaysia maupun Indonesia,” kata dia.
Selain itu Asep mengakui jika ada pelanggaran lain yang berat seperti perbuatan kriminal menyelundupkan obat-obat terlarang melalui perbatasan antara negara.
“Atau pelanggaran-pelanggaran oleh pihak-pihak yang bermaksud jahat seperti keluar masuknya narkoba dari jalur-jalur tertentu. Mungkin permasalah-permasalahan itu saja,” sambungnya.
Meskipun begitu Asep menegaskan pihak TNI akan meningkatkan kualitas manajemen untuk petugas pengamanan perbatasan dan mempercanggih peralatan yang dibutuhkan untuk menjaga perbatasan.
“Namun demikian kita dari TNI sendiri terus melakukan perbaikan dengan perbaikan manajemen di pamtas (pengamanan perbatasan) dengan patroli yang lebih rutin kemudian alutsistanya yang lebih lengkap, dilengkapi drone dan lain-lain,” kata Asep.
Jika terjadi pelanggaran di perbatasan mekanisme penanganannya tergantung dengan jenis pelanggaran tersebut. Kalau masalah kriminal akan ditangani oleh Polri, namun kalau masalah pilar batas akan dilaporkan ke Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) TNI.
“Dari SOP TNI akan dilaporkan ke panitia nasional. Dari panitia nasional akan dimasukkan menjadi agenda meeting, bahwa disitu ada pelanggaran atau kerusakan patok batas dan lain-lain. Di Agenda meeting akan di meeting kan dengan pihak Malaysia. Itu tergantung nanti substansi permasalahannya seperti apa,” jelas Asep.
Asep kembali menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan Malaysia-Indonesia dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada konflik yang terjadi.
“Jadi pandangan yang seolah-oleh ada konflik itu mungkin pandangan masyarakat yang belum mengerti saja,” tutupnya. (red/medcom)
