TARAKAN, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk kesekian kalinya, Pemkab Malinau berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Tarakan, Senin (25/5/2026) siang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula kepala daerah dari wilayah lain di Kalimantan Utara, di antaranya Bupati Bulungan, Bupati Nunukan, serta Wakil Bupati Tana Tidung.
Raihan opini WTP kembali menjadi penanda bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau dinilai telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara menyeluruh hingga tuntasnya laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan bukan sekadar penilaian administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
“Kami berusaha untuk terus menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan ini sehingga hasil dari LHP ini benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Malinau, secara khusus bagi publik untuk mendapatkan informasi terbuka secara jujur, transparan dan akuntabel termasuk data-data sajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara baik,” ujar Wempi.
Ia juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim auditor BPK yang dinilai telah menjalankan proses pemeriksaan dengan dedikasi tinggi, bahkan menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
“Sekali lagi saya bersama seluruh jajaran Pemerintah Daerah menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang melakukan proses panjang auditing bahkan sampai ke daerah-daerah yang beragam,” katanya.
Wempi menilai, keberanian dan komitmen tim pemeriksa yang turun hingga kawasan perbatasan dan daerah berjeram menjadi bentuk profesionalisme yang patut diapresiasi.
“Menurut saya hal ini yang luar biasa sampai ke perbatasan, bahkan bersama juga dengan tim sudah sampai ke daerah jeram yang selama ini tidak semua orang memiliki keberanian untuk menuju daerah tersebut, tapi tim sudah melakukannya dan pasti bernilai positif bagi kami,” lanjutnya.
Baginya, pemeriksaan yang menjangkau seluruh wilayah akan semakin memperkuat kualitas pengawasan dan mendorong pemerintah daerah bekerja lebih cermat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
“Sehingga tidak ada lagi di sisi-sisi negeri ini daerah kami yang tidak bisa dijangkau pemeriksaan, sehingga lebih cermat lagi ke depan dalam mempertanggungjawabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing,” pungkasnya.
Raihan WTP tersebut bukan sekadar simbol prestasi administratif, melainkan cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. Di balik angka-angka laporan keuangan, terdapat kerja panjang, pengawasan ketat, serta tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat. (rko)
