Jakarta, MK – Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, pemerintah tetap menyiapkan Pemilu 2024 sesuai konstitusi dan undang-undang.
“Pemerintah fokus menyiapkan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 bersama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan DPR dengan tetap menghormati independensi KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu),” ujar Mahfud, Sabtu, 9 April 2022.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah pelantikan anggota KPU dan Bawaslu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 12 April 2022. Mahfud menyebut, anggota KPU dan Bawaslu dipilih secara sah melalui proses seleksi panitia independen dan DPR.
“Kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan terus bekerja menyiapkan pemilu sesuai dengan ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu,” kata Mahfud.
Mahfud tidak mempermasalahkan merebaknya wacana politik yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Tanpa menyebut wacana politik yang dimaksud, Mahfud memastikan pemerintah tidak akan menghambat hal tersebut karena menganggap wacana politik sebagai kebebasan.
“Kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspirasi politik di masyarkat harus dibuka salurannya. Kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat,” jelas dia.
Salah satu isu yang menyeruak dalam beberapa waktu terakhir adalah perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode. Mayoritas publik menolak wacana tersebut karena inkonstitusional.
