TANJUNG SELOR, MK – Anggota DPRD Kaltara, H. Hamka menyoroti perbedaan wilayah administrasi kependudukan dengan lokasi usaha menjadi salah satu persoalan dalam penyaluran bantuan bagi nelayan dan petambak di Kaltara.
Menurut H. Hamka, Kondisi ini terjadi ketika warga yang tercatat sebagai penduduk Tarakan justru menjalankan usaha tambak di wilayah perairan Bulungan.
“Persoalan tersebut berkaitan dengan konstituen lintas wilayah. Nelayan maupun petambak memiliki KTP Tarakan, sesuai daerah asal dan domisili administrasinya, tetapi lokasi usaha mereka berada di wilayah kabupaten lain,” ungkapnya.
Perbedaan tersebut dapat menjadi kendala ketika pemerintah menyalurkan bantuan usaha berdasarkan wilayah administrasi maupun kewenangan daerah.
“Program bantuan harus memperhatikan ketentuan penerima manfaat dan wilayah sasaran agar penyalurannya tepat,” terangnya.
Hamka menilai persoalan lintas wilayah tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah agar masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertambakan tidak kesulitan mengakses program pemberdayaan.
“Persoalan administrasi dan batas kewenangan tidak menghambat upaya peningkatan kesejahteraan nelayan maupun petambak,” pungkasnya. (**)

