Target Perda Kaltara 2026 Diprediksi Hanya Tercapai 50 Persen

by Admin Kaltara

TANJUNG SELOR, MK – Target pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kaltara pada 2026 diperkirakan hanya terealisasi maksimal 50 persen dari total 16 rancangan peraturan daerah (ranperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Sejumlah kendala teknis, panjangnya proses birokrasi, hingga keterbatasan anggaran menjadi faktor yang memengaruhi penyelesaian regulasi tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara, H. Supaad Hadianto mengatakan, target Propemperda 2026 terdiri dari delapan ranperda usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan delapan ranperda inisiatif DPRD. Meski sejumlah regulasi strategis telah disahkan, pihaknya memperkirakan capaian keseluruhan tahun ini belum dapat memenuhi target. “Realisasi capaian perda tahun 2026 maksimal diperkirakan berada di angka 50 persen,” ungkap Supaad.

Sejumlah perda strategis yang telah berhasil disahkan di antaranya regulasi tentang pembangunan wilayah perbatasan, perlindungan tenaga kerja lokal, pembangunan perkebunan berkelanjutan, perbukuan dan literasi, pengarusutamaan gender, serta pengelolaan barang milik daerah (BMD).

“Pengesahan regulasi itu menjadi bagian dari upaya DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat landasan hukum pembangunan di Kaltara,” ungkapnya.

Supaad menjelaskan, salah satu kendala utama dalam pembentukan perda adalah panjangnya proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai kementerian teknis sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini turut memengaruhi jadwal penyelesaian sejumlah ranperda.

“Selain itu, kewajiban menindaklanjuti peraturan gubernur (Pergub) juga menjadi perhatian. Sebab, proses pembentukan regulasi turunan  membutuhkan tahapan yang menyerupai pembentukan perda dan berimplikasi terhadap anggaran daerah,” ujarnya.

Keterbatasan ruang fiskal juga menjadi tantangan dalam penyusunan regulasi. Supaad menyebut biaya penyusunan naskah akademik (NA) tergolong besar, sementara anggaran perjalanan dinas teknis mengalami pemangkasan hingga 70–80 persen. Kondisi tersebut membuat proses pembahasan dan penyusunan regulasi perlu dilakukan lebih selektif. Menyikapi berbagai kendala itu, Bapemperda DPRD Kaltara berencana merasionalisasi target Propemperda 2027.

“Jumlah ranperda yang diusulkan akan dibuat lebih terukur, yakni berkisar 10 hingga 12 ranperda, agar pembahasan dan penyelesaiannya dapat lebih optimal,” ungkapnya.

Supaad menegaskan, pembentukan perda harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Karena itu, DPRD tidak ingin hanya mengejar banyaknya jumlah regulasi tanpa mempertimbangkan efektivitas penerapannya.

“Perda dibuat bukan untuk pejabat, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ke depan, kita tidak mengejar kuantitas daftar perda, melainkan fokus pada regulasi yang benar-benar dibutuhkan daerah, aplikatif, serta selaras dengan dokumen RPJMD kepala daerah,” pungkasnya. (**)

Related Articles

Leave a Comment

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses