NUNUKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPw BI Kaltara) melaksanakan Ekspedisi Rupiah Perbatasan (ERP) 2026 di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, Kabupaten Nunukan, pada 28–30 September 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperluas akses layanan kas sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Rupiah dan sistem pembayaran di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil (3T).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan ERP merupakan salah satu bentuk kehadiran Bank Indonesia di wilayah perbatasan untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar sekaligus memperkuat literasi masyarakat.
“Rupiah bukan sekadar alat pembayaran, tetapi juga simbol kedaulatan negara. Melalui Ekspedisi Rupiah Perbatasan ini, Bank Indonesia memastikan masyarakat perbatasan memperoleh akses terhadap uang Rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, penggunaan sistem pembayaran digital yang aman, serta kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu,” ujar Agus.
Pelaksanaan ERP 2026 melibatkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Forum Sinergi Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) Kalimantan Utara yang terdiri dari Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) dan Kejaksaan, serta Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Indonesia–Malaysia.
Dalam kegiatan tersebut, BOTASUPAL Kaltara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian Rupiah, aspek hukum tindak pidana pemalsuan uang, serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan indikasi peredaran uang palsu.
Keterlibatan BOTASUPAL juga menjadi bagian dari sinergi lintas instansi dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko peredaran uang palsu di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Satgas Pamtas Indonesia–Malaysia memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga wilayah perbatasan sebagai bagian dari wilayah terdepan Indonesia, termasuk dalam mendukung penggunaan Rupiah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain edukasi, Bank Indonesia menyediakan layanan penukaran uang Rupiah bagi masyarakat setempat. Layanan tersebut ditujukan untuk memastikan ketersediaan uang layak edar (ULE) sesuai dengan prinsip clean money policy.
Layanan kas ini dinilai penting bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan perbankan. Dengan adanya layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh dan menukarkan uang Rupiah tanpa harus menempuh perjalanan ke pusat layanan keuangan yang lebih jauh.
ERP 2026 juga diisi dengan sejumlah kegiatan edukasi yang menyasar masyarakat, pelaku usaha, pedagang, ibu rumah tangga, kelompok PKK, pengusaha sawit hingga siswa SMK Negeri 1 Desa Sanur.
Materi edukasi yang diberikan mencakup Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, akseptasi QRIS, pelindungan konsumen, Layanan Informasi Publik (LIP), serta kebanksentralan.
Melalui edukasi tersebut, masyarakat diperkenalkan pada penggunaan sistem pembayaran yang aman sekaligus pentingnya memahami hak dan perlindungan konsumen dalam aktivitas transaksi.
Dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan juga melaksanakan Pasar Murah Kebutuhan Pokok.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat distribusi dan memiliki keterbatasan akses transportasi.
Agus Taufik menegaskan, menjaga kedaulatan Rupiah membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah perbatasan.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran Bank Indonesia melalui layanan kas, edukasi, dan kerja sama lintas instansi diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa bangga menggunakan Rupiah dalam setiap aktivitas ekonomi,” katanya.
Melalui ERP 2026 di Kecamatan Sebuku dan Tulin Onsoi, Bank Indonesia berharap kegiatan tersebut dapat memperluas akses layanan kas, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta memperkuat pemahaman mengenai keamanan sistem pembayaran.
Sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nunukan, BOTASUPAL dan Satgas Pamtas juga diharapkan terus diperkuat dalam mendukung penggunaan Rupiah dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
