Tim Nusantara Sehat diberikan pembekalan dan pengarahan oleh Dinas Kesehatan sebelum bertugas di wilayah perbatasan Kalbar.
Pontianak, MK – Lima kabupaten di Provinsi Kalbar, mendapat 54 tenaga kesehatan yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas daerah perbatasan. Namun program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI minus atau tanpa seorang dokter.
Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Andi Tjap kepada Metro Kaltara mengaku menyambut baik program Kemenkes yang sudah dua kali diluncurkan. “Ini merupakan program Indonesia Sehat dari Kemenkes, dan merupakan angkatan kedua Tim Nusantara Sehat ke Kalbar. Ada 54 tenaga kesehatan, tapi tidak ada dokternya. Sebelumnya tim pertama itu dikirim pada bulan Mei 2015,” ujarnya saat menerima rombongan Tim Nusantara Sehat di Aula Husada Dinas Kesehatan Kalbar, Rabu (9/12).
Lima daerah perbatasan yang menjadi target penempatan Tim Nusantara Sehat yaitu Bengkayang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu dan Sintang.
Menurutnya, dari 9 formasi yang disediakan dalam program ini, 3 formasi tidak memiliki ketersediaan tenaga, yaitu dokter umum, dokter gigi dan tenaga farmasi. Sedangkan tim saat ini terdiri dari perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli laboratorium medik dan tenaga gizi. Kesemuanya dipilih secara acak untuk menempati puskesmas-puskesmas kecamatan.
“Di Kabupaten Bengkayang, tim akan ditempatkan di Kecamatan Jagoi Babang dan Siding, Kabupaten Sambas di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Temajuk, Kabupaten Sanggau di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sintang di Kecamatan Merakai dan Senaning, Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Nanga Kantuk, Lanjak dan Benua Martinus,” bebernya.
Para tenaga kesehatan sengaja ditempatkan di puskesmas untuk tindakan pencegahan yang memang diprioritaskan dalam program ini. Setiap tim akan bertanggung jawab pada kesehatan masyarakat dalam satu kecamatan.
“Kalau kita tempatkan di rumah sakit itu, untuk pengobatan. Kita disini memang fokus untuk pencegahan, makanya ditempatkan di puskesmas. Mereka ini akan dibagi menjadi sepuluh tim yang masing-masing berisi 5-6 orang. Satu tim untuk satu kecamatan,” tegasnya.
Terkait minimnya tenaga dokter, Andi memang menyadari sulitnya menarik para dokter melayani kesehatan masyarakat di daerah pinggiran dan pedalaman. Untuk mengatasi ini, lanjutnya, kedepannya akan diberlakukan program wajib terhadap dokter-dokter muda untuk memiliki pengalaman ke daerah pedalaman atau daerah pinggiran.
“Kedepannya untuk tenaga dokter ini, diperlukan pemaksaan dalam tanda kutip. Mungkin akan kita jadikan kewajiban dalam kontrak kerja setidaknya 2 tahun untuk ditempatkan didaerah yang kurang diminati,” sebutnya.
Salah seorang bidan asal Kalimantan Timur, Anggun (22) mengaku, mengikuti program ini karena keinginan sendiri, bukan karena tuntutan pekerjaan. Untuk lolos dalam program ini, ia harus menjalani 2 tahap penyeleksian dari Kemenkes. Ia harus bersaing bersama 11.760 peserta dari seluruh Indonesia.
“Pertama seleksinya, membuat essai dan resume. Setelah lolos, tahap kedua, tes psikotes, Forum Discussion Group dan wawancara. Setelah lulus pun, masih harus mengikuti pelatihan selama sebulan lebih,” jelas bidan yang baru pertama kali ke Kalbar ini.
Selama dua tahun ini, Anggun akan bertugas di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Entikong. Meski baru pertama kalinya bertugas di daerah pedalaman, ia mengaku tidak takut.
“Justru orangtua yang takut dan khawatir. Kalau saya sih niatnya memang mau melayani dan meningkatkan kesehatan di daerah,” tuturnya. (lyn/sti)
1 comment
Hallo Presiden Joko Widodo !!!
Masyarakat adat di perbatasan Kalimantan Barat kok kenapa terkesan diabaikan hak-haknya untuk mendapatkan perhatian yang tepat guna dari sisi pelayanan kesehatan ya, kenapa tidak ada seorang dokter pada “Tim Nusantara Sehat”,… padahal di negeri ini profesi dokter itu banyak sekali ; lihatlah di Pulau Jawa, jumlah dokter sangat banyak, bahkan ku pernah menemui tempat praktek seorang dokter di sebuah kecamatan yang cukup jauh dari kotamadya di Pulau Jawa.. Ironis ya… lalu sampai kapan hal ini terus terjadi di bumi Kalimantan.. haruskah kami masyarakat adat Dayak khususnya unjuk taring seperti mereka masyarakat adat di Papua yang berani melakukan gejolak sosial menuntut hak-haknya… ?!
Jangan NKRI peduli pada Kalimantan jika Hanya untuk mengeksplorasi SDA-nya saja tanpa diimbangi dengan kepedulian sosial pada masyarakat adatnya jika NKRI mengakui bahwa Kalimantan adalah bagian dari NKRI itu sendiri… !!!
Celoteh ku,
Ian Ardyan