TANJUNG SELOR, MK – Peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga menjadi prioritas pengembangan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing itu, sejumlah upaya dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui instansi terkait. Tak terkecuali perempuan dan anak.
Dalam hal ini, upaya yang dilakukan tertuju pada kegiatan pencegahan dan mereduksi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Provinsi Kaltara.
Langkahnya, berupa tindakan preventif seperti sosialisasi dan pemberian bimbingan kepada semua golongan masyarakat mengenai pencegahan kejahatan terhadap anak dan perempuan. Di sejumlah desa juga telah dibentuk Forum Anak Daerah dan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Disini, anak dibina dan dilatih untuk menjadi pelopor dan pelapor upaya minimalisir tindak kekerasan dan kejahatan pada anak.
Pemprov juga mendorong terciptanya respon cepat dari semua pihak, terutama kalangan pemerintah dan kepolisian, bila ada kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak dan perempuan, untuk segera dilaporkan. “Yang diperlukan adalah aksi nyata, tindakan nyata secara bersama,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Manifestasinya, Gubernur mendorong pula terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). “Secara kuantitas, kasus kekerasan pada anak dan perempuan masih kurang. Kita juga membagi tugas di tiap daerah melalui P2TP2A, dalam bentuk koordinasi dan pengendalian,” tuntas Gubernur.(humas)
