Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas menambah alokasi anggaran non-operasional di Kementerian/Lembaga sebesar Rp56,5 triliun. Kenaikan anggaran tersebut digunakan untuk pemulihan ekonomi di 2021 usai pandemi virus korona (covid-19).
“Untuk pemulihan ekonomi sendiri ada kenaikan di belanja non-operasional sekitar 55 persen atau Rp 56,5 triliun,” kata kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rakorbangpus secara virtual di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2020.
Alokasi tambahan anggaran bagi kementerian/lembaga ini akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Suharso menambahkan anggaran non-operasional bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sektor unggulan.
“Untuk pengembangan sektor unggulan, dukungan infrastruktur, dan juga yang sifatnya mandatoryterkait peningkatan kapasitas SDM. Jadi, kenaikan memang diutamakan pada K/L terkait langsung, sesuai kita punya tema,” jelas dia.
Kementerian yang akan mendapatkan kenaikan antara lain, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk pengembangan industri dan pariwisata, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat ketahanan pangan.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk akses pasar dan usaha kecil menengah, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk dukungan infrastruktur, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu, anggaran non-operasional yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi akan tetap sama tanpa kenaikan. Bahkan anggaran untuk sejumlah kementerian/lembaga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun ini.
“Itu memang keadaan dan kita harus disiplin dengan kita punya RKP dan mudah-mudahan pada 2022 kita bisa lebih baik lagi dan mengejar apa yang kita tinggalkan atau tertinggal pada 2021 dan 2020 ini,” pungkasnya. (medcom)
