Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pimpin Rapat Konsultasi dan Konsolidasi Baznas

by Redaksi Kaltara
MALINAU, MK – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Edy Marwan, M.Si pimpin rapat Konsultasi dan Konsolidasi Baznas yang berlangsung di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau, pada Jum’at (20/11).
Dalam rapat tersebut Drs. H. Edy Marwan, M.Si mengatakan bahwa ini adalah hari yang berbahagia khususnya bagi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) bisa bertemu secara langsung dengan Kepala OPD atau yang mewakili dalam rangka meningkatkan peranan Baznas di Kabupaten Malinau.
“Baznas adalah satu lembaga atau organisasi yang kita harapkan dapat mengelola potensi terutama potensi bagi umat Islam sehingga Baznas ini juga mampu merambah pada tempat-tempat yang telah ditentukan salah satunya adalah OPD yang ada di Kabupaten Malinau terutama staf yang beragama Islam,” ujarnya.
Melalui pertemuan yang dilaksanakan ini kata Drs. H. Edy, diharapkan bantuan dari semua Kepala OPD untuk dapat kembali mengingatkan kepada semua stafnya yang beragama Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
“Bagi umat Islam zakat adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Karena ada standar hukum yang kita pegang,” ucapnya.
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai 2 pilihan kategori pembayaran zakat profesi yaitu berdasarkan golongan dan potongan penghasilan 2,5%. Dan hasil kesepakatan bersama telah ditentukan pembayaran berdasarkan golongan dengan hitungan kategori Golongan I Rp. 5.000, Golongan II Rp. 10.000, Golongan III Rp. 20.000 dan Golongan IV Rp. 25.000.
Tapi bagi ASN yang ingin menambah atau ingin menggunakan pembayaran dengan 2,5% dari penghasilannya juga diperbolehkan.
“Bagi yang mau membayar menggunakan sistem golongan silahkan dan bagi yang ingin membayar dengan 2,5% juga silahkan,” jelasnya.
Sistem pemotongan ini akan diserahkan kepada koordinator masing-masing OPD dan akan dijemput oleh petugas Baznas yang telah ditunjuk dengan disertai kwitansi pembayaran. Diharapkan kepada semua Kepala OPD atau yang mewakili untuk menyampaikan hal ini kepada seluruh staf yang beragama Islam tentang kewajiban mereka dalam menyerahkan zakat profesi.
“Ini akan kita mulai bulan Januari tahun 2021 dan diharapkan Kepala OPD untuk dapat mengarahkan seluruh staf yang beragama Islam melalui bendahara pada masing-masing OPD menyerahkan zakat profesi,” tuturnya.(*Pri)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: