TARAKAN – Penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Kelurahan Karang Rejo dilakukan secara bertahap untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Rejo, Iwan Kurniy, mengatakan pembagian dilakukan dalam tiga tahap lantaran Kelurahan Karang Rejo belum memiliki gudang penyimpanan beras bantuan.
“Berasnya kita bagi tiga tahap. Untuk periode Juli, Agustus, dan September,” ujar Iwan saat ditemui di sela-sela pendataan pembagian bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap penerima mendapatkan alokasi tiga karung beras untuk tiga bulan. Masing-masing karung berisi 10 kilogram beras.
Dengan demikian, penerima memperoleh total 30 kilogram beras untuk periode Juli hingga September.
Iwan menyebut jumlah beras yang diterima untuk penyaluran mencapai lebih dari 3.000 karung.
Penyaluran tersebut dilakukan berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan melalui basis data pemerintah.
Penerima Berdasarkan Desil 1–4
Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, penyaluran bantuan pangan kali ini mengacu pada kelompok desil kesejahteraan masyarakat.
Iwan mengatakan, penerima bantuan yang terdata berada pada desil 1 hingga desil 4. Sementara masyarakat yang berada di luar kelompok tersebut tidak dapat menerima bantuan berdasarkan data yang digunakan dalam penyaluran saat ini.
“Untuk saat ini berdasarkan desil. Dari desil satu sampai empat. Di luar desil empat, tidak bisa,” jelasnya.
Menurut Iwan, ketentuan yang sama juga berlaku apabila terdapat penerima yang perlu diganti.
Pengganti harus memenuhi kriteria yang sama dan tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Jika calon pengganti tidak masuk dalam kelompok tersebut, beras bantuan tidak dapat dialihkan kepadanya dan akan dikembalikan kepada pihak Bulog sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Dalam pelaksanaan penyaluran, pihak kelurahan mengaku menerima keluhan dari sejumlah RT terkait warga yang dinilai masih layak mendapatkan bantuan, namun tidak tercantum sebagai penerima.
Iwan mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan Bulog.
“Dari seluruh RT mengeluh. Banyak warga yang layak dapat, akhirnya tidak dapat. Tapi memang sesuai data yang kami dapat. Karena kami di kelurahan sebatas penyalur saja,” katanya, Rabu (9/9/26).
Ia menjelaskan, perubahan status penerima bantuan dapat terjadi karena adanya pembaruan dan sinkronisasi data antarlembaga. Kondisi tersebut memungkinkan perubahan kelompok desil seseorang dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut informasi yang diterima pihak kelurahan dalam muskel, terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi hasil pemutakhiran data kesejahteraan. Di antaranya keterbacaan data terkait pinjaman daring, aktivitas perjudian daring, kepemilikan kendaraan bermotor, hingga kepemilikan atau pencatatan aset tanah.
“Banyak faktor penyebab tiba-tiba desil seseorang naik. Ketika desil seseorang naik, akhirnya otomatis bantuan itu hilang,” ujar Iwan.
Ia menambahkan, integrasi data menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) membuat informasi kependudukan dan kepemilikan yang tercatat pada sejumlah lembaga dapat terhubung dan menjadi bagian dari proses pemutakhiran data.
Karena itu, perubahan kelompok desil dapat terjadi ketika terdapat informasi baru yang terbaca dalam sistem pendataan pemerintah.
Iwan menegaskan, pihak kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah status desil masyarakat secara langsung. Kelurahan menjalankan fungsi penyaluran berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Pihak kelurahan berharap masyarakat yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdata dapat mengikuti mekanisme pemutakhiran data sesuai ketentuan yang berlaku melalui instansi terkait.
