TANJUNG SELOR, MK – Memaksimalkan pengawasan tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara meminta koordinasi pengawasan berjenjang terus dilakukan di daerah.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat (SDMOD) Bawaslu Kaltara Yakobus Malyantor Iskandar saat melakukan monitoring dan evaluasi ke Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kamis (24/8/2023).
Monev tersebut bertujuan untuk memperkuat dan mengkaji beberapa hal penting. Tentu berkaitan dengan pengawasan dan tahapan Pemilu 2024.
Kemudian wajib melakukan identifikasi segala potensi kerawanan pada Pemilu sebelumnya untuk dibenahi dan perbaikan dalam mencapai hasil pengawasan yang optimal kedepannya.
“Perlu adanya koordinasi berjenjang ketika ada laporan dan temuan. Ini penting, sehingga segala potensi persoalan yang ada dapat segera diminimalisir. Koordinasi mulai dari tingkat bawah, misalnya dari pengawas desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat,” tegasnya.
Ia menuturkan hasil monev ini belum ditemukan persoalan menonjol. Pada prinsipnya, pengawas diminta supaya tetap memantau tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
“Monev kali ini juga dilakukan hingga tingkat Panwascam di Pulau Sebatik, yang terdiri dari 5 kecamatan. Untuk wilayah Nunukan, secara akses geografis itu cukup luas, terdiri dari 21 kecamatan dan ini menjadi tantangan pengawasan. Terutama pada lokasi yang berbatasan langsung dengan Malaysia,” bebernya.
Yacobus juga meminta pengawas dapat membangun kerjasama dengan masyarakat, tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan.
“Termasuk sosialisasi dengan sekolah-sekolah. Karena basis pemilih pemula setiap tahun itu angkanya besar. Bawaslu harus memastikan, pemilih pemula ini dapat menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimipin bangsa tanpa adanya intervensi,” tuturnya.(nus/MK*1)
