TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan pentingnya sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat sebagai upaya menciptakan pemilih yang cerdas serta melahirkan pemimpin berkualitas di daerah.
Selain itu, Bawaslu Kaltara juga mendorong adanya dukungan anggaran yang memadai agar program pendidikan politik dapat terus berjalan secara berkelanjutan, bahkan di luar tahapan pemilihan umum.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Kaltara, Yakobus, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu bekerja sama dengan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, di Swiss-Belhotel Tarakan, Minggu (5/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri ratusan warga Tarakan serta sejumlah tokoh penting, di antaranya Wali Kota Tarakan dr. Khairul, Anggota DPRD Kota Tarakan Rathna, dan jajaran Bawaslu Kota Tarakan.
Dalam sambutannya, Yakobus menjelaskan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif merupakan konsep mutakhir yang tengah dijalankan Bawaslu untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Sosialisasi atau pendidikan pengawasan partisipatif ini adalah konsep paling mutakhir yang dilakukan Bawaslu. Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat ikut terlibat aktif mengawasi proses Pemilu dan memahami aturan mainnya,” ujar Yakobus.
Ia menegaskan, kerja sama antara Bawaslu dan Komisi II DPR RI memiliki alasan yang kuat karena Komisi II merupakan mitra strategis yang membidangi legislasi dan penganggaran dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Bawaslu ini bekerja di tahapan dan non-tahapan. Tafsiran masyarakat bahwa Bawaslu tidak bekerja di masa non-tahapan harus diluruskan. Karena itu, kami mohon ke depan agar anggaran untuk Bawaslu bisa lebih diperhatikan, supaya pendidikan politik dan demokrasi seperti ini bisa terus berjalan,” tegasnya.
Yakobus menambahkan, melalui kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan, Bawaslu berharap masyarakat — khususnya kelompok perempuan dan generasi muda (Gen Z) yang jumlahnya meningkat signifikan dalam daftar pemilih berkelanjutan — dapat memahami secara utuh mekanisme Pemilu serta pentingnya peran pengawasan masyarakat.
Ia menilai, kesadaran politik dan kecerdasan pemilih menjadi faktor penentu kualitas kepemimpinan di masa depan.
“Kita semua harus berubah. Pemilih harus partisipatif dan cerdas, agar bisa menghasilkan wakil rakyat dan kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yakobus menilai posisi Tarakan sebagai pusat aktivitas Provinsi Kaltara dengan karakter masyarakat yang heterogen menjadikan kegiatan pendidikan politik semacam ini sangat penting.
Menurutnya, semakin tinggi partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengawasi Pemilu, maka semakin besar peluang melahirkan pemimpin yang berintegritas.
“Bawaslu berharap hasil Pemilu dan Pilkada di Kaltara nantinya benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pilihan rakyat yang sesungguhnya,” ungkap Yakobus.
Menutup kegiatan tersebut, Yakobus kembali meminta dukungan dari Komisi II DPR RI agar memperhatikan kebutuhan anggaran bagi program pendidikan politik di masa non-tahapan Pemilu.
“Kami berharap dukungan agar program pendidikan politik dapat berjalan setiap tahun, tidak hanya saat tahapan Pemilu berlangsung. Ini penting agar masyarakat terus dibekali pengetahuan dalam mengawal demokrasi secara berkelanjutan,” tutupnya.
