Deputi Bank Indonesia Kalimantan Timur, Harry Aginta
Tarakan, MK – Rumor adanya rencana Bank Indonesia (BI) untuk mengeluarkan atau mencetak uang baru di tiap pecahan, dibenarkan oleh Deputi Bank Indonesia Kalimantan Timur Harry Aginta. Ditemui diacara Diseminasi Hasil Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Utara di Swisbell Hotel, Harry mengaku saat ini Bank Indonesia (BI) tengah mendesain uang NKRI untuk menggantikan uang-uang yang sudah ada.
“Memang kita mendesain uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), itu sebagai pengganti uang-uang yang sudah ada sekarang. Semua pecahan dengan desain baru maupun tampilan baru” akunya kepada Metro Kaltara, Kamis (22/09)
Terkait masalah peredaran uang baru dengan uang yang lama, menurutnya mekanismenya sama dimana uang lama tetap berlaku demikian juga uang yang baru. Hanya perlahan-lahan uang yang lama tersebut akan ditarik oleh Bank Indonesia (BI)
“Ya sama seperti uang-uang selama ini, kita akan lakukan mekanisme periode untuk penukaran. Jadi nanti akan dua uang yang berlaku utnuk satu pecahan. Misalnya uang seratus ribu yang lama masih berlaku yang baru tentu berlaku tapi akan ada periode untuk penukaran uang yang baru, tidak ada masalah” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa desain uang tersebut tidak ada hubungannya dengan razia redenominasi atau penguranagan angka pada uang, melainkan amanah dari Undang-Undang. Meskipun razio redenominasi itu pernah di wacanakan oleh BI namun wacana tersebut harus meminta persetujuan dar DPR Pusat
“Itu tidak berkaitan dengan razia redenominasi, kalau razia redenominasi itu kan pengurangan nilai angka nolnya dibelakang. Kalau ini uangnya sama, mengenai detail-detail picturennya itu ada di siaran persnya. Ini amanat UU juga agar mengeluarkan uang NKRI” tuturnya.
Terkait redonominasi, saat ini Bank Indonesia masih menungg persetujuan DPR yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di senayan.
“Redonominasi itu sudah adamenjadi keinginan kita juga karena penting juga bahkan maunya kita itu tahun 2017 bisa. Namun itu harus meminta persetujuan dari dewan di senayan di Undang Undang dan itu masih dalam pembahasan di pusat” tambahnya. (Ras/Rz)
.
