TANJUNG SELOR, MK – Masuk dalam kategori bencana nasional, Pemerintah telah membentuk Satgas penanganan virus corona (COVID-19) yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Murdano. Tak hanya di pusat, sesuai instruksi Presiden penanggulangan wabah virus terintegrasi dilakukan hingga di daerah.
Di Kalimantan Utara (Kaltara), disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara Andi Santiaji, kesiapsiagaan telah dilakukan instansinya bersama instansi lain. Utamanya, dalam penjagaan dan pengawasan pada pintu-pintu masuk ke Kaltara. “Seperti di Bandara Tarakan dan Nunukan sudah siap (pengawasan dan penjagaannya). Termasuk juga di pelabuhan-pelabuhan,” kata Andi Santiaji.
Selain itu, sebagai bagian dari antisipasi, BPBD Kaltara juga telah melakukan kunjungan koordinasi ke balai karantina di Kota Tarakan. “Hari Minggu kami sudah ke balai karantina. Kita atasi bersama-sama walau masih ada kekurangan di balai,” katanya.
Upaya pencegahan lainnya, kata Andi Santiaji adalah dengan penyiapan masker yang memang nanti dibutuhkan oleh masyarkat. Dirinya menyebut, ketersediaan masker di BPBD masih aman.
Sementara itu, terpisah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Datu Iqro Ramadhan menganggap bahwa Provinsi Kaltara termasuk zona merah terkait wabah virus corona atau COVID-19. Penyebabnya adalah warga di Negara Bagian Sabah, Malaysia, sebagai wilayah terdekat Kaltara ada yang telah terinfeksi virus corona.
Hal ini disampaikan Datu Iqro, saat memimpin rapat persiapan untuk rapat koordinasi daerah dengan kabupaten/kota setelah ditetapkannya wabah virus corona menjadi bencana nasional, Senin (15/3).
Hal yang mengkhawatirkan Datu Iqro adalah interaksi warga di kedua negara perbatasan ini. “Masih banyak yang pulang pergi ke Tawau dari Sebatik dan Nunukan. Pagi pergi, sore pulang. Jadi, Kaltara termasuk rawan sekali,” sebutnya.
Masih berkaitan dengan isu COVID-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga bersiaga dari ketersediaan stok pangan. Dikatakan kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Wahyuni Nuzband, akan diterapkan strategi mitigasi untuk memastikan stok pangan di Kaltara memadai meski dirundung isu Corona. Ini juga sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Rapat Koordinasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian beberapa hari lalu di Jakarta.
“Selain menetapkan strategi mitigasi, Mentan juga memberikan 3 arahan terkait apa yang harus kita lakukan agar penyebaran COVID-19 tidak berdampak pada persediaan pangan nasional. Pertama, memperkuat sistem logistik nasional. Lalu, kedua memperkuat sistem retribusi, dan ketiga sinergisitas,” tuturnya.
Kesiapsiagaan ini juga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan. “DPKP akan berkoordinasi dengan Disperindagkop-UKM Kaltara dan Tim Satgas Pangan guna melakukan pengawasan terhadap 10 komoditi strategis yang biasanya mengalami pelonjakan harga,” jelasnya. Sedangkan untuk stok dan harga beras, pengawasan akan dilakukan Badan Urusan Logistik (Bulog) bersama pihak terkait.
Lebih jauh, dalam pengawasan terhadap 10 komoditi strategis itu, DPKP akan menerapkan sistem pelaporan berjenjang. “Laporannya dilakukan petugas di tiap kabupaten dan kota hingga jajaran Kementan yang disampaikan setiap pukul 14.00 pada Jumat setiap pekannya,” ulasnya. Apabila ada daerah yang mengalami defisit pangan, maka akan diantisipasi oleh pemerintah provinsi. Dan, apabila di provinsi yang defisit pangan, maka akan didistribusikan pemerintah pusat.(humas)
