MALINAU, Metrokaltara.com — Menatap penghujung 2026 sekaligus menyiapkan langkah memasuki 2027, Pemerintah Kabupaten Malinau mulai mematangkan berbagai strategi pembangunan, pengelolaan keuangan daerah hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Rapat Intimung yang dipimpin Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., MH, bersama Wakil Bupati Malinau Jakaria, SE., M.Si, Sekretaris Daerah, para Asisten serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Malinau.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Laga Fratu Pemda Malinau, Rabu (19/8/2026) pagi.
Dalam arahannya, Bupati Wempi memberikan perhatian khusus terhadap persoalan aset daerah. Seluruh OPD diminta tidak menunda penyelesaian persoalan administrasi maupun pengelolaan aset yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan aset merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Karena itu, penataan aset harus dilakukan secara serius, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini harus segera diselesaikan. Persoalan aset daerah menjadi salah satu atensi BPK RI. Jangan sampai terus menjadi persoalan yang berulang,” tegas Wempi.
Tak hanya berbicara mengenai administrasi pemerintahan, rapat tersebut juga menjadi ruang evaluasi terhadap kondisi ekonomi daerah.
Bupati Wempi mengungkapkan adanya penurunan aktivitas investasi, terutama pada sektor pertambangan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap berkurangnya aktivitas ekonomi dan tenaga kerja di sejumlah kecamatan.
Situasi ini, kata dia, tidak boleh hanya disikapi dengan menunggu pulihnya sektor pertambangan. Pemerintah daerah harus mulai membuka ruang bagi investasi alternatif yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Sejumlah sektor mulai dipetakan, antara lain perkebunan kelapa sawit, pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO), pengembangan pelabuhan hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“OPD terkait harus melakukan pemetaan dan mencari alternatif solusi. Kita harus buka peluang investasi baru agar lapangan kerja tetap tersedia,” ujar Wempi.
Diversifikasi investasi dinilai penting agar perekonomian Malinau tidak terlalu bergantung pada satu sektor. Di tengah perubahan kondisi investasi, sektor perkebunan, industri pengolahan, konektivitas dan UMKM diharapkan dapat menjadi bagian dari mesin ekonomi baru daerah.
Memasuki tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, Bupati Wempi juga mengingatkan seluruh OPD agar tidak bekerja berdasarkan perkiraan semata.
Data yang akurat dan terbarukan harus menjadi dasar dalam menyusun program maupun menentukan kebijakan pembangunan.
Seluruh OPD diminta segera melakukan input dan sinkronisasi program dengan lima Program Prioritas Pemerintah Daerah serta arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.
Dengan demikian, setiap anggaran yang direncanakan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan target pembangunan jangka panjang Kabupaten Malinau.
Bagi Wempi, perencanaan yang baik bukan sekadar menghasilkan banyak kegiatan. Lebih dari itu, setiap program harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Kesibukan Pemkab Malinau juga akan meningkat dalam dua bulan ke depan. Kabupaten Malinau dijadwalkan menjadi tuan rumah dua agenda besar berskala nasional dan internasional.
Agenda pertama adalah Latihan Militer Gabungan Internasional yang dijadwalkan berlangsung September. Kegiatan tersebut akan dihadiri Panglima TNI, Kapolri serta 21 jenderal dari berbagai negara.
Agenda kedua berupa Festival Budaya dan Promosi Potensi Daerah yang direncanakan berlangsung pada Oktober-November.
Bupati melihat agenda tersebut bukan hanya sebagai kegiatan seremonial. Festival budaya dan promosi daerah harus dimanfaatkan sebagai panggung untuk memperkenalkan berbagai potensi Malinau sekaligus membuka peluang investasi.
Momentum tersebut diharapkan mampu mempertemukan potensi daerah dengan investor, pelaku usaha serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan ekonomi Malinau.
Di penghujung rapat, Bupati Wempi memberikan apresiasi kepada OPD yang telah melakukan efisiensi anggaran.
Namun, efisiensi menurutnya bukan berarti sekadar mengurangi belanja. Efisiensi harus memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar program pemerintah tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Program kita harus menciptakan peluang ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Jangan sampai kegiatan hanya seremonial tanpa dampak,” tutup Bupati Wempi.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa memasuki 2027, Pemkab Malinau ingin menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mengejar terlaksananya kegiatan menuju program yang benar-benar menghasilkan manfaat, membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (rko)
