MK, Tarakan – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut tiga, Yansen Tipa Padan – Suratno, memaparkan visi dan misi mereka dalam debat perdana Pilgub Kaltara 2024 digelar di Kota Tarakan, Rabu (09/10/2024) malam.
Paslon yang diusung koalisi Demokrat, PKB dan PPP ini, mengatakan jika mereka akan mewujudkan pembangunan komunitas berbasiskan rukun tetangga (RT). Reformasi birokrasi dan desentralisasi akan diwujudkan dengan pembangunan bersama dari tingkat RT.
“Warga Kaltara sangat layak untuk bangga. Faktanya di Kaltara terjadi pemberian dana di tingkat RT dan dimulai pada tahun 2015 di Kabupaten Malinau. Tidak lama lagi, seluruh RT di Kaltara akan mendapatkan dana sekurang-kurangnya Rp 100 juta per tahun. Dikelola sesuai hasil musrembang RT. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia,” kata Calon Gubernur Kaltara, Yansen Tipa padan.
Selain itu, akan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan pelayanan publik untuk menjamin tidak ada lagi warga yang ditinggalkan pemerintah dengan janji-janji manis.
“Para petambak udang, petani rumput laut, pengusaha, nelayan, pedagang dan semua warga Kaltara akan dilayani pengaduan dan keluhannya di sekretariat gubernur dan wakil gubernur. Hal ini berguna penegakan hukum bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan professional, dikatakan Yansen, dirinya akan memperankan wakil gubernur secara proporsional. Memperankan aparatur sesuai bidang tugasnya masing-masing. Serta tidak akan melibatkan pihak lain yang tidak berkompeten ke dalam institusi pemerintahan.
Bagi kaum milenial dan gen Z, paslon Yansen – Suratno juga berkomitmen untuk menyediakan wifi gratis pada ruang publik, co-working house serta co-working space yang akan di bangun.
“Ini adalah tempat bekerja bersama secara gratis dan saling terhubungkan satu sama lainnya, dengan mengingat potensi masing-masing,” kata Yansen.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Kaltara Suratno menambahkan bahwa pihaknya juga akan memperhatikan pelayanan publik, birokrasi dan desentralisasi yang menjamin perlindungan kepada warga masyarakat.
“Seperti kebijakan BPJS gratis, beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu, kebijakan gratis bagi siswa SMU, SMK dan sekolah yang sederajat. Membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga Kaltara dan berbagai simulasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (**)
