SERAHKAN: Surat Keputusan (SK) Sekolah Lapang Desa Bebatu ditanda tangani langsung oleh Kades Bebatu Mahmuda.
TANA TIDUNG, MK -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU telah menjalin kerjasama strategis untuk meningkatkan inklusi dan akuntabilitas sosial.
Kabupaten Tana Tidung menjadi salah satu dari 28 kabupaten kota yang terpilih untuk dijadikan project pengembangan program desa inklusi.
Adapun 4 desa terpilih di Kabupaten Tana Tidung adalah, Desa Mendupo Kecamatan Betayau, Desa Bandan Bikis, Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir, dan juga Desa Sambungan Selatan Kecamatan Tana Lia.
Agar tercapainya inklusi dan akuntabilitas sosial diharapkan keempat desa tersebut memasukan prodak program desa inklusi dengan membentuk sekolah lapang.
Terkait program tersebut, Ismaliansyah Ketua PCNU Lakpesdam Kabupaten Tana Tidung mengatakan, hal tersebut bertujuan untuk mensukseskan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Kemendes-Lakpesdam.
“Kami berkomitmen bahwa Kabupaten Tana Tidung akan menjadi Desa Inklusi, tidak ada lagi yang ditinggalkan. Kita harus memperbaiki pola relasi individu dan kelompok, termasuk memperbaiki kesempatan secara bermartabat, untuk mengakses sumber daya masyarakat,”kata Ismaliansyah kepada Metro Kaltara, Selasa (27/6).
Selanjutnya, ke empat desa yang telah ditunjuk bisa menjadi pelaksana program tersebut bisa menjalankan dengan baik. Dalam hal ini stakeholder pun harus gotong royong, bekerja bersama dalam mewujudkan program tersebut.
“Jika empat desa ini sukses, saya rasa desa yang lainnya pun nantinya wajib untuk menjadi Desa Inklusi di Kabupaten Tana Tidung. Ke empat desa itu akan menjadi pilot project,” ujarnya.
Selain itu, semua pihak juga harus berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program tersebut. Hal ini merupakan program yang sangat baik, karena akan membuka ruang kepada kelompok rentan dan terpinggirkan untuk mendapatkan hak-haknya dalam masyarakat.
Lebih lanjut katanya, Lakpesdam NU Tana Tidung lebih banyak berinovasi dalam pelaksanaan program di lapangan. Tak hanya itu, ia juga berharap supaya lebih mengadopsi pendekatan kultural ala Nahdlatul Ulama (NU).
Pihaknya juga telah menjabarkan berbagai bentuk action yang harus dilakukan di lapangan. Antara lain melaksanakan ngaji inklusi dan akuntabilitas, mendorong layanan pemenuhan hak-hak dasar, deklarasi Desa Inklusi, serta Sekolah Lapang.
Ia berharap ke depan Sekolah Lapang yang telah di Surat Keputusan (SK) kan dan terbentuk di masing-masing desa, dapat menjadi contoh dan di replikasi oleh desa lainnya sebagai desa inklusi yang akuntabel.
“Termasuk pelaksanaan Musyawarah Khusus Desa Inklusi, yang meliputi Musdes Perempuan, Musdes, Anak-anak, Musdes Disabilitas dan Musdes Lansia. Tentu nantinya dalam melaksanakan Program tersebut akan melibatkan banyak pihak agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai,” pungkasnya. (rko)
