TANJUNG SELOR, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, mengukuhkan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati untuk tiga kabupaten strategis, yaitu Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung.

Pengukuhan yang berlangsung di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Selasa (24/9), ini menandai awal fase transisi kepemimpinan di wilayah tersebut.

Pengangkatan ketiga Pjs ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-3810 Tahun 2024.

Adapun tiga nama yang resmi dilantik yakni H. Haerumuddin, S.H., M.AP., sebagai Pjs Bupati Bulungan; Pollymart Sijabat, SKM., M.AP., sebagai Pjs Bupati Malinau; serta H. DT. Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., sebagai Pjs Bupati Tana Tidung.

Gubernur dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya peran Pjs Bupati dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah, terutama dalam masa transisi.

“Penjabat Sementara ini diharapkan mampu menjalankan tugas dengan amanah, tetap netral, serta menjunjung tinggi integritas,” ujar Gubernur Zainal A. Paliwang.

Tidak hanya sekadar menjalankan tugas rutin, Gubernur Zainal menantang para Pjs untuk menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.

Dengan adanya perubahan kepemimpinan sementara, para Pjs diharapkan tetap berada pada jalur pembangunan yang telah direncanakan, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

“Keberhasilan dalam menjalankan amanah ini tidak hanya dinilai dari kebijakan yang diambil, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas dan mendorong inovasi daerah di tengah situasi yang terus berkembang,” lanjutnya.

Selain itu, Zainal juga menekankan pentingnya kolaborasi antara para Pjs dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Sinergi ini penting agar semua program dan kebijakan bisa berjalan sesuai rencana. Tanpa kerja sama yang baik, upaya pembangunan bisa terhambat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada,” ujar Zainal.

Menurutnya, tantangan di lapangan akan selalu ada, namun dengan koordinasi yang baik, setiap persoalan bisa diatasi bersama.

“Kita tidak hanya butuh kepemimpinan yang tegas, tapi juga kolaboratif, agar tujuan pembangunan daerah tetap tercapai,” pungkasnya. (**)