JAKARTA, MK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memacu persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Ardimulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Kesiapan lahan menjadi salah satu tahapan utama yang kini dipastikan Pemprov Kaltara agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera direalisasikan.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan langsung kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut kepada Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pemprov Kaltara memastikan tersedia lahan seluas 7,87 hektare yang telah siap digunakan atau berstatus clean and clear. Lahan tersebut diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan sekolah berasrama terpadu yang akan melayani kebutuhan pendidikan anak-anak dari Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, hingga Malinau.
“Kita ingin memastikan dari sisi lahan tidak ada lagi hambatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltara. Lahan seluas 7,87 hektare telah kita siapkan dan proses administrasinya terus kita percepat agar pembangunan fisik dapat segera dimulai,” ujar Gubernur Zainal.
Dukungan terhadap percepatan pembangunan juga diperkuat dengan persetujuan Kementerian Transmigrasi terkait pelepasan aset Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses penyerahan lahan sekaligus memberikan kepastian bagi tahapan pembangunan fasilitas pendidikan.
Sekolah Rakyat Kaltara dirancang sebagai sekolah berasrama terpadu mulai jenjang SD, SMP hingga SMA. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan seluruh kebutuhan pendidikan, asrama, makan, dan perlengkapan belajar ditanggung pemerintah sesuai kebijakan yang berlaku.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung. Kawasan sekolah direncanakan memiliki gedung pembelajaran dua lantai, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, sarana ibadah, gedung serbaguna, serta fasilitas green house untuk mendukung pembelajaran kecakapan hidup (life skills), khususnya di bidang agribisnis.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya membangun gedung sekolah, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang lengkap. Anak-anak akan mendapatkan tempat belajar, tinggal, serta pembinaan keterampilan dalam satu kawasan yang terpadu,” kata Zainal.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat memiliki arti penting bagi pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Utara, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari wilayah dengan keterbatasan akses maupun keluarga kurang mampu. Kehadiran fasilitas pendidikan berasrama diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Saat ini, Pemprov Kaltara terus mempercepat proses administrasi Surat Hak Pakai (SHP) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pembangunan fisik dilaksanakan sesuai rencana.
Pemprov Kaltara menargetkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat mulai dilaksanakan pada 2026 dan fasilitas tersebut dapat beroperasi penuh pada 2027. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus memperkuat koordinasi agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Kita ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Kaltara. Tidak boleh ada anak-anak di wilayah perbatasan yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi,” tegas Gubernur.
Dengan kesiapan lahan dan dukungan pemerintah pusat, pembangunan Sekolah Rakyat di Bulungan diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam memperluas pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat. (Fy/red)
