Dir Binmas Polda Kaltara Kombes Pol Moh Yamin Sumitra
TANJUNG SELOR, MK – Direktur Binmas Polda Kaltara, Kombes Pol Mohammad Yamin Sumitra mengatakan Forum Kerukunan Umar Bergama (FKUB) memiliki peran penting dalam menjadikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang aman dan damai. Karena menurut dia, kegiatan FKUB merupakan upaya agar terciptanya suatu kerukunan umat beragama. Karena kalau orang beragama itu rukun, untuk menjadikan rahmatan lilalamin, dan penuh kebaikan. Sehingga daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi bisa menjadi aman, damai dan tentunya kondusif.
“Pengalaman itu merupakan guru yg terbaik. Oleh sebab itu dari pengalaman Pemilu 2019 ada kejadian yang buruk itu karena banyaknya hoax, hate speech, provokasi, adu domba, fitnah, black campaign, negatif campaign, propaganda yang membuat rakyat terpecah dua. Maka dari pengalaman kejadian yang buruk ini perlu diantisipasi jangan sampai terulang kembali. Begitu juga Pilkada sebelumnya yang buruk jangan sampai terjadi kembali,” ujarnya kepada Metro Kaltara belum lama ini.
Peran FKUB harus mengantisipasi jangan fanatik sempit, tidak menyebarkan isu- isu SARA, mengantisipasi berita bohong, hate speech, provokasi, adu domba, fitnah, black campaign, negatif campaign,money politic, propaganda, dengan cara menyampaikan edukasi, penyuluhan, himbaun, ceramah dan lain-lain kepada warganya dan masyarakat.
“Jangan juga menganggap tokoh, pejabat, atau pakar pada saat momen pesta demokrasi biasa-biasa saja dan jangan mendewakan atau terlalu mengangungkan. Karena yang bersangkutan, bila sudah ada pemikiran dan perasaannya ada pro dan kontra pemikirannya sudah subyektif / tidak obyektif lagi, pola fikir, berfikirnya, perasaannya dan kesadarannya sudah teracuni oleh pro dan kontra. oleh sebab itu tanggapi dengan biasa-biasa saja agar tidak mudah terpengaruh hoaxnya , hate speechtnya, fitnahnya ataupun propagadanya,” terangnya.
Selain itu, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga harus obyektif, jujur, adil sesuai prosedur, terbuka, dan transparan. Mempersiapkan materil, sarana prasarana, transportasi, tepat waktu memberikan sosialisasi, edukasi tentang peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, seluruh aparat TNI, Polri dan PNS juga harus netral. Terutama agar tidak menggunakan inventarisnya dan fasilitasnya untuk ikut kegiatan kampanye dan tidak melaksanakan politik praktis .
“Tugas TNI/Polri untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menegakkan hukum, kegiatannya preemtif, preventif, penegakkan hukum secara profesional, transparan, terbuka, akuntabel untuk terselenggaranya Pilkada dengan lancar, terbuka, transparan, jujur, adil, dan sesuai prosedur dan sukses. Para tokoh, pakar, pengamat, cendekiawan agar membantu memberikan edukasi dan membantu untuk menciptakan situasi dan kondisi yang tenang, maju dan lebih sejahtera,”imbuhnya. (as)
