IDF 2018: Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri IDF 2018 di Jakarta, Selasa (10/07). Di sela kegiatan itu, gubernur sempat berdiskusi dengan Menpan-RB dan juga bersama Dubes Australia untuk Indonesia, Mr. Gary Quinlan AO.
JAKARTA, MK – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menghadiri pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2018 Inspire. Imagine. Innovate. Initiate bertema Pathways to Tackle Regional Disparities Across the Archipelago yang dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) RI H M Jusuf Kalla di Ballroom Lantai 1 The Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (10/7).
Pada acara yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan KNOWLEDGE Sector Initiative Pemerintah Australia ini, hadir sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, serta Wakil Ketua KPK RI Laode Muhammad Syarif dan sejumlah gubernur di Indonesia. Seperti Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak dan lainnya.
Dikatakan Gubernur, dalam presentasinya Menteri PPN/Kepala Bappenas menuturkan, tema yang diangkat pada IDF tahun ini adalah terobosan untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah di seluruh nusantara. “Adalah prioritas Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai salah satu langkah pemerataan ekonomi. Sarana kolaborasi dan konvergensinya, adalah IDF,” kata Irianto.
Secara numerik, terangnya, ratio ketimpangan Indonesia terus membaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat, dimana di 2017 menjadi 70,81 dari 70,16 pada 2016. “Sayangnya, pertumbuhan ekonomi dalam dua dekade terakhir terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa mengalami ketertinggalan,” jelas Gubernur.
Berbagai upaya perlu ditingkatkan untuk mengatasi persoalan itu. Untuk itu, kata Irianto, IDF tahun ini fokus pada diskusi untuk mendukung upaya kongkret pada 7 sub tema yang difokuskan. Di antaranya, pengembangan pusat pertumbuhan, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah, dan lainnya.
“IDF sendiri berperan sebagai platform bagi pemerintahan, swasta, akademisi dan masyarakat madani untuk beraspirasi. Ada beberapa isu strategis bottom 
up yang penting dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 dari roadshow ke 4 daerah di Indonesia,” urai Gubernur.
Sementara itu, Wapres HM Jusuf Kalla dalam arahannya menyatakan, ketimpangan antar daerah butuh upaya serius untuk mengatasinya. “Indonesia memiliki jutaan penduduk, kepulauan dan kondisi yang berbeda dari negara lain. Jadi, butuh banyak cara dan upaya tersendiri,” kata Jusuf Kala.
Ketimpangan tersebuti setiap saat bisa terjadi di negeri ini. “Dalam sejarah, ketimpangan ini menimbulkan banyak pemberontakan. Ini karena ada masyarakat yang merasa daerahnya kaya tapi kenapa tidak ada perubahan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Dampaknya bisa memicu masalah politik,” urainya.
Daerah tertinggal, tambah Gubernur Kaltara, terbelakang dan terpinggir menjadi prioritas pemerintah saat ini, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Hal ini tak mudah, tapi harus dilaksanakan,” ulas Irianto menambahkan. “Konsep utama otonomi daerah adalah bagaimana daerah bersaing, menarik minat investasi,” tutupnya.(humas)
