Lewat TAPE, Kaltara Tunjukkan Keberpihakannya Pada Lingkungan

by Muhammad Aras

TANJUNG SELOR, MK ‚Äď Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Risdianto menjadi salah satu narasumber dalam webinar yang diadakan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, Kamis (30/4). Webinar yang digelar secara daring oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu itu, mengangkat tema ‚ÄúMengembangkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologis di Daerah‚ÄĚ dan dibuka oleh Kepala PKPPIM Badan Kebijakan Fiskal, Adi Budiarso.

Dalam pertemuan itu,¬†Kepala Bapedda-Litbang Provinsi Kaltara Risdianto¬†menyebutkan,¬†terkait dengan pelaksanaan transfer anggaran berbasis ekologi di daerah, beberapa daerah sudah ada yang melaksanakannya, salah satunya Kaltara.¬†‚ÄúUntuk itu,¬†dibutuhkan keberpihakan dari sisi penganggaran, khususnya pendanaan dari pemerintah kepada daerah,‚ÄĚ jelasnya.

Guna diketahui,¬†Kaltara memiliki kawasan hutan¬†seluas¬†sekitar 6.997.155¬†hektare, mengacu pada¬†SK¬†Menteri Kehutanan¬†No. 718/2014. Dan, jika dilihat dari komposisinya, hampir 47 persen merupakan hutan produksi. hutan konservasi 18 persen, hutan lindung 15 persen, dan APL 20 persen.¬†Selain itu,¬†Kaltara juga bagian dari¬†Heart of Borneo (HoB). HoB yang mencakup wilayah Indonesia, Brunei dan Malaysia tersebut, seluas¬†5.197.075,95¬†hektare¬†atau 30,9 persen areanya berada di Kaltara,¬†sekaligus¬†area terbesar dari wilayah Kalimantan lainnya.¬†‚ÄúInilah salah satu¬†hal¬†yang menginisiasi Pemprov Kaltara untuk¬†menerapkan program¬†Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis¬†(TAPE),‚ÄĚ urai Risdianto.

‚ÄúReformasi terhadap skema bantuan keuangan Pemprov kepada kabupaten/kota¬†ini, memperhatikan 5¬†indikator kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.¬†Yakni, pencegahan dan pengendalian Karhutla di APL, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, perlindungan air, dan pencemaran udara,‚ÄĚ timpalnya.

Sementara dalam pelaksanaannya, program TAPE dibagi menjadi tiga tahapan. Yakni, proses pengumpulan data berupa self assessment dari masing-masing kabupaten/kota, alat verifikasi dokumen daerah/provinsi/nasional, dan verifikasi pembobotan indeksing yang dilakukan oleh tim provinsi. ‚ÄúDalam pelaksanaannya, pada 2019, setelah membuat regulasi dasar hukumnya, Pemprov telah mengalokasikan anggaran bantuan keuangan ekologis sebesar Rp 5 miliar,‚ÄĚ tutupnya.(humas)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: