“Muhammadiyah tidak anti partai politik karena dalam sejarahnya tidak ada ideologi yang mempertentangkan antara keduanya,” kata Busyro Muqoddas
Busyro Muqoddas dalam paparannya pun turut mengamini, LHKP akan mendorong inventarisasi kader-kader Muhammadiyah untuk bisa berkiprah di pemerintahan eksekutif maupun legislatif.
“LHKP mendorong diaspora kader-kader Muhammadiyah dalam menghadapi momentum politik 2024,” jelas Busyro.
“Insyallah muhammadiyah akan konsisten mendukung kader persyarikatan untuk maju kembali menjadi calon DPD RI (Hasan Basri) perwakilan kaltara,” sesuai putusan PWM Kaltara, jelas Busyro Muqoddas.
Menanggapi hal tersebut Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI menyampaikan, agenda yang dilakukan saat ini, sangat penting sebagai sarana untuk membangun kesepahaman.
“Forum ini menjadi penting dalam rangka mendorong kader-kader Muhammadiyah yang memiliki passion di dunia politik untuk ikut terjun dan berkontestasi di momentum politik 2024,” kata Hasan Basri.
Selain itu, Hasan Basri juga mengatakan pihaknya menyambut baik kebijakan publik yang di laksanakan oleh PP muhammadiyah, khususnya dalam mengusung kader dalam mengisi ruang-ruang publik untuk mengabdi bagi kemajuan bangsa dan negara.
“Kita menyambut baik kebijakan ini, apakah itu di Legislatif, eksekutif, penyelenggara pemilu dan sebagai nya,” ungkap Hasan Basri.
Selain itu HB Sapaan akrab nya membeberkan bahwa muhammadiyah telah banyak melakukan terobosan didalam ikut serta nya membangun bangsa ini.
“hal itu terlihat dari berdiri nya sekolah, Pesantren, Universitas, rumah sakit diseluruh Indonesia. hal ini menjad bukti bahwa Muhammadiyah menjadi bagian dalam memajukan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa,” kata HB
“Saya kira ini merupakan bagian dari konsistensi muhammadiyah ikut membangun dan memajukan Bangsa ini, mulai dari bidang pendidikan, keagamaan serta sosial Muhammadiyah senantiasa hadir untuk bersama-sama memajukan negara Indonesia “, Lanjut Hasan Basri.
Melalui forum ini, Hasan Basri berharap Regional Meeting bisa menghadirkan solusi dan kebijakan yang penting bagi pola hubungan Muhammadiyah dengan politik. (rm)
