– Gubernur, Bupati-Walikota, FKPD dan Para Tokoh Tandatangani Pernyataan Bersama
TANJUNG SELOR, MK – Seperti telah dijadwalkan, bertempat di Ruang Pertemuan Gedung Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (16/5) dilaksanakan pertemuan bersama membahas situasi dan kondisi teraktual saat ini. Utamanya, menyikapi beberapa kejadian aksi teroris dalam beberapa hari ini, yang dianggap telah menimbulkan gangguan keamanan bangsa.
Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie tersebut, dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Di antaranya Wakil Gubernur (Wagub) H Udin Hianggio, Kapolda Kaltara Brigjend Pol Indrajit, Kasdam VI/Mulawarman Brigjend TNI Teguh Bejo Rumekso, Kepala BIN Kaltara Brigjend Rudy Supriyanto, para bupati/walikota se-Kaltara dan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perwakilan ormas dan elemen masyarakat lainnya. “Kenapa saya anggap pertemuan ini sangat penting. Aksi terorisme yang terjadi perlu kita sikapi bersama. Saya anggap yang hadir dalam pertemuan ini adalah mewakili masyarakat Kaltara, yang saya yakin menginginkan Kaltara tetap aman dan damai,” ujar Gubernur mengawali pertemuan bertema “Merajut Kebangsaan Membendung Terorisme di Kalimantan Utara” tersebut.
Dari pertemuan ini, Gubernur mengharapkan ada sebuah komitmen bersama, untuk mencegah agar jangan sampai terorisme masuk ke Kaltara. Untuk itu, menurutnya, pencegahan dini dan sikap antisipatif perlu dilakukan. Utamanya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Irianto mengungkapkan, dirinya sengaja mengumpulkan seluruh kepala daerah di Kaltara untuk membahas dan mengkoordinasikan semua aspek kegiatan pemerintahan termasuk yang dihadapi. Hal ini, lanjutnya untuk memastikan bahwa daerah di Kaltara memang benar kondusif. “Ini untuk memastikan kewaspadaan kita untuk menghadapi situasi yang begitu mengancam keamanan nasional,” ujar Irianto.
Situasi saat ini, lanjutnya tidak bisa dianggap remeh. “Pada pertemuan ini saya ingin kita semua dapat memiliki sikap antisipatif untuk menghadapi radikalisme,” sebutnya.
Irianto juga mengakui telah melakukan komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai upaya yang harus dilakukan. Salah satunya, dengan meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). “Makanya saya sengaja mengundang bupati/wali kota di Kaltara, agar partisipasi masyarakat dalam Siskamling terus ditingkatkan. Kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan dengan kualitas yang tinggi mulai tingkat rukun tetangga (RT),” jelasnya.
Oleh sebab itu, Irianto meminta kepada bupati dan wali kota untuk melakukan pertemuan serupa, dengan menghadirkan seluruh stakeholder di wilayahnya. Bahkan bila perlu mengundang seluruh ketua RT. “Para bupati/walikota saya minta untuk menginstruksikan kepada jajarannya, terutama para lurah, kepala desa hingga ketua RT untuk meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Termasuk saya minta juga untuk diaktifkan kembali Siskamling di setiap lingkungan RT atau RW,” ujarnya.
Bupati dan wali kota, lanjut Gubernur, perlu mengarahkan agar Ketua RT di daerah masing-masing terkoneksi dengan grup media sosial (Whatsapp Messenger), untuk memaksimalkan koordinasi dalam deteksi dini secara berjenjang. “Saya pikir itu adalah sesuatu yang aplikatif untuk dilaksanakan,” tegasnya.
Tidak hanya itu, pada sisi pendidikan, menurut Gubernur, peran guru dalam memberikan pemahaman untuk membendung radikalisme dan terorisme juga sangat penting. Irianto berpesan, agar para guru agama dapat memberikan pelajaran tentang toleransi antar umat beragama. “Guru juga merupakan komponen penting dalam memberikan filter agar siswa tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme. Tugas kita sebagai pemimpin harus bergerak cepat untuk meningkatkan kembali rasa keberanian dalam membasmi paham radilakisme,” jelas Irianto.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak semua yang hadir, para bupati/walikota, pemuka agama juga tokoh masyarakat, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tenang, tidak resah, tidak terprovokasi oleh informasi-informasi yang tidak dipertanggungjawabkan.
Dari pertemuan tadi, juga disampaikan berbagai informasi terkini di Kaltara. Utamanya yang berkaitan dengan hal-hal yang patut diwaspadai. Informasi dan masukan tersebut, di antaranya disampaikan oleh Kapolda, Kepala BIN Daerah, Kasdam hingga sejumlah elemen masyarakat yang hadir.
Salah satu penyampaian yang perlu menjadi atensi bersama semua pihak, adalah letak geografis Kaltara yang berada di perbatasan. Sehingga ada kerawanan menjadi jalur keluar masuknya para teroris, yang akan masuk lewat Filipina dan Malaysia, maupun sebaliknya dari Indonesia yang akan kabur keluar negeri. “Ini harus menjadi kewaspadaan kita semua,” ucap Gubernur.
Sementara itu, di akhir pertemuan, dilakukan penandatanganan pernyataan menyikapi aksi terorisme dan berkaitan upaya bersama untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di Kaltara.(humas)