Grafis
TAHUN 2013
Dari awal hanya 0 (nol) Rupiah, Kaltara memiliki anggaran sebesar Rp 400 miliar, berasal dari dana hibah pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
TAHUN 2014
Total APBD 2014 seluruhnya mencapai Rp 1,6 triliun.
Dengan komposisi belanja langsung sebesar Rp 1,1 triliun lebih dan belanja tidak langsung sekitar Rp 770 miliar.
TAHUN 2015
Total ABPD Kaltara 2015 sebesar Rp 2,69 triliun.
Pendapatan daerah Rp 2,31 triliun
TAHUN 2016
Total APBD Kaltara 2016 mencapai Rp 2,9 triliun
Pendapatan daerah Rp 2,36 triliun
TAHUN 2017
APBD Kaltara 2017 ditetapkan Rp 2,9 triliun. Meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,1 triliun dan belanja langsung Rp 1,8 triliun.
Dari APBD tersebut, pendapatannya Rp 2,36 triliun. Terdiri dari PAD Rp 419 miliar yang meliputi Pajak Daerah Rp 293 miliar. Selain itu, Retribusi Daerah Rp 140 juta dan PAD Yang Sah sebesar Rp 126 miliar.
Selanjutnya, Dana Perimbangan Rp 1,8 triliun terdiri DBH Rp 329 miliar, DAU Rp 1,1 triliun serta DAK Rp 3,8 miliar. Adapun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 114 miliar. Meliputi Hibah Rp 969 juta, Penyesuaian Otonomi Khusus Rp 7,5 miliar dan Pendapatan Lain Rp 106 miliar.
2018
Besaran dana dari pusat melalui APBN pada 2018 sebesar Rp 9,8 triliun. Dengan rincian:
- DIPA Satker Kementerian/Lembaga 2018 Rp 3,463 triliun.
Komposisi Belanja:
– Belanja Pegawai Rp 570,7 miliar
– Belanja Barang Rp 1,013 triliun
– Belanja Modal Rp 1,872 triliun
– Belanja Bantuan Sosial Rp 6,325 miliar
Belanja Kementerian / Lembaga berdasar kewenangan
– DIPA dengan kewenangan kantor pusat Rp 1,661 triliun
– DIPA dengan kewenangan kantor daerah Rp 1,637 triliun
– DIPA dengan kewenangan dekonsentrasi Rp 75,87 miliar
– DIPA dengan kewenangan tugas pembantuan Rp 88,36 miliar
- Alokasi TKDD 2018 Rp 6,339 triliun, terdiri atas :
– DBH Pajak Rp 387,18 miliar
– DBH SDA Rp 740,19 miliar
– DAU Rp 3,709 triliun
– DAK Fisik Rp 656,23 miliar
– DAK Non Fisik Rp 389,47 miliar
– DID Rp 69,5 miliar
– Dana Desa Rp 387,6 miliar
TKDD untuk per wilayah :
– Pemerintah Provinsi Kaltara Rp 1,882 triliun
– Kota Tarakan Rp 717,45 miliar
– Kabupaten Bulungan Rp 905,06 miliar
– Kabupaten Malinau Rp 1,231 triliun
– Kabupaten Nunukan Rp 1,025 triliun
– Kabupaten Tana Tidung Rp 578,3 miliar
- DID untuk Pemerintah Daerah Berkinerja Baik dalam Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, Pelayanan Pemerintahan Umum, serta Meningkatkan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat :
– Kabupaten Malinau Rp 34,2 miliar
– Kabupaten Nunukan Rp 35,2 miliar
SUMBER : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kaltara
