Polda Kaltara Selamatkan Rp 5,3 Miliar Uang Negara

by Muhammad Aras

Tanpak pihak perusahaan PT. OP mengembalikan uang senilai Rp 1,01 mengembalikan uang ke pihak BP2RD, Jumat (18/10)

TANJUNG SELOR, MK – Satu lagi perusahaan yang bergerak di sektor niaga umum di Kalimantan Utara (Kaltara) mengembalikan uang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) senilai Rp 1,01 miliar ke Ditkrimsus Polda Kaltara yang kemudian diserahkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kaltara.

Dir Krimsus Polda Kaltara Kombes Pol Helmy Kwarta Kusuma Putra melalui Panit  I Subdit III Tipidkor Iptu Hardi Meidikson Samula menjelaskan  uang senilai Rp 1,01 miliar tersebut merupakan pungutan PBBKB pada tahun 2018 yang dilakukan oleh PT. OP.

“PT. OP ini merupakan agen penyalur pertamina tapi bukan wajib pungut. Kemudian pada saat PT. OP ini mendistribusikan BBM kepada konsumen, pihak perusahaan melakukan penarikan PBBKB sebesar 7,5 persen,” ujarnya kepada Metro Kaltara, Senin (21/10).

Bersarkan pasal 27 ayat 34 No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan bahwa yang melakukan pungutan PBBKB adalah penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan PT. OP bukan penyedia melainkan penyalur atau agen.

Sehingga dari Subdit III Tipidkor melakukan penyelidikan dan ditemukan  ada beberapa perusahaan yang melakukan pungutan pajak diluar kewenangannya, salah satunya adalah PT. OP. Subdit III Tipidkor kemudian melakukan pembahasan  bersama dengan BPKP di Tarakan. Setelah dilakukan perhitungan, dari PT. OP sendiri bersedia mengembalikan uang PBBKB yang dipungut selama 2018 dan menjadi hak dari Provinsi Kalimantan Utara.

“Makanya itu ketika di 2018 dia melakukan penarikan ke konsumen itu tidak diperbolehkan sehingga kami dari Subdit III Tipikor melakukan penghitungan didapatlah ada sekitar 1,01 miliar. Itu dilakukan dari Januari sampai Desember, bervariasi ada konsumen dikenakan pungutan ada juga yang tidak,” jelasnya.

“Sanksinya masih seperti sebelumnya kita memberikan kesempatan, selama pihak perusahaan masih mau mengembalikan uang kepada negara,  kepada pemerintah daerah itu masih ada semacam teguran. Namun ketika nanti masih seperti ini lagi ya akan kita pidakan,” terangnya.

Lebih lanjut pria berpangkat satu balok ini mengungkapkan selain PT.OP, masih ada beberapa perusahaan sektor niaga umum di Kaltara yang diduga tidak taat pajak ke Pemerintah Daerah.

“Masih ada beberapa perusahaan lagi di Kaltara, kita kan bertahap satu-persatu, nanti kedepannya kurang lebih ada 4 sampai 5 PT lagi yang akan di periksa. Kita fokus di 2018 dulu makanya kami kejar mudah-mudahan sampai desember ini bisa selesai,” uangkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya dua perusahaan yang bergerak di sektor niaga umum yakni PT. BUMA dan PT. MR lebih dulu mengembalikan uang ke khas daerah Pemprov Kaltara. Dimana PT.BUMA mengembalikan uang PBBKB senilai Rp 3,01 miliar, sedangkan PT. MR senilai Rp 1,3 miliar, dan terakhir PT. OP senilai Rp 1,01 miliar. Sehingga total uang negara yang telah diselamatkan Subdit III Tipidkor Ditkrimsus Polda Kaltara kurang lebih Rp 5,3 miliar. (as)

Related Articles

Bagaimana Tanggapan Anda?....

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: