TANJUNG SELOR, MK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan pengadaan barang/jasa hasil dari refocusing/realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Demi menjamin aspek hukumnya, Pemprov Kaltara meminta pendampingan kepada Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim).
Melalui video conference (Vicon) di kantor Diskominfo Kaltara, Selasa (14/4), Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah melaporkan, pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 yang sedang berjalan sebesar Rp 31 miliar atau 40 paket. Dan yang telah terealisasi sebesar Rp 20 miliar atau 9 paket.
Sedangkan untuk total keseluruhan refocusing/realokasi anggaran sebesar Rp 60 miliar. “Kegiatan-kegiatan teralokasi di Dinas Kesehatan, rumah sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Biro Kesejahteraan Masyarakat,” paparnya.
Disebutkannya, pendampingan oleh Kejati Kaltim sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan barang/jasa tersebut bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Kami juga sudah menyurati Perwakilan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Kaltara”, bebernya.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltara terus menyisir anggaran dari semua organisasi perangkat daerah (OPD), mengingat adanya rasionalisasi semua belanja daerah. “Ini karena menurunnya pendapatan serta untuk alokasi penanganan Covid-19. Sementara ini baru kami anggarkan sebesar 60 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chaerul Amir menyambut baik permintaan Pemprov Kaltara untuk pendampingan anggaran belanja barang/jasa untuk penanganan Covid-19. “Kita sedang berkejaran dengan wabah Covid-19. Untuk itulah, tugas kami untuk mendampingi setiap kegiatan agar sesuai dengan waktu yang ditentukan, sasaran yang ditetapkan dan bermanfaat menangani Covid-19,” tutupnya.(humas)
