TANA TIDUNG, Metrokaltara.com – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu ditandai dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan penyerahan LHP tersebut dilaksanakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara pada Senin siang, (25/5/2026), dan dihadiri pimpinan DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, inspektur, kepala BPKAD, serta kepala OPD terkait dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Tana Tidung bersama Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara.
Penerimaan LHP tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam memperkuat akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain menerima hasil pemeriksaan, Pemkab Tana Tidung juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Raihan opini WTP ini mencerminkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dinilai telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Capaian ini sekaligus menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan kembali diraihnya opini WTP, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan akuntabel. (rko)
