Ilustrasi
Tanjung Selor, MK – Proses peralihan status PLN Tarakan, dari swasta menjadi PT.PLN persero perlahan-lahan menemui titik terang. Hal tersebut di utarakan oleh Gubernur Kalimantan utara (Kaltara), Irianto Lambrie usai melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, atas peralihan status PLN tarakan. Di ruang rapat seketariat Pemprov Kaltara. Kamis (06/10).
“Kita sepakat semuanya setuju untuk pengalihan pengelolaan listrik tarakan ini ke PT.PLN persero” ujarnya
Hadir dalam pertemuan tersebut, Walikota Tarakan, Sofian Raga. perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim – Kaltara Dody Setiyadi. mewakili Direksi PT.PLN persero Tohari Hadiat, Direktur utama PLN tarakan Rahimudin. Serta pejabat lingkup Pemprov Kaltara terkait lainnya.
Lebih lanjut Irianto menjelaskan, setelah keputusan pencabutan izin usaha PLN Tarakan, selanjutnya akan ada proses transisi untuk menyelesaikan hal-hal teknis yang di butuhkan dalam proses pengalihan status tersebut.
“Akan ada masa transisi karena kewenangan untuk pengalihan izin wilayah usaha itu ada di kementerian ESDM. selama dalam masa transisi ini nantinya pengelolaan listrik secara teknis dan operasional itu di lakukan oleh PLN tarakan. tapi, pihak PT.PLN persero juga sudah menunjuk penanggung jawabnya yaitu pak Tohari. nanti Gubernur juga akan menunjuk beliau sebagai penanggung jawab untuk proses pengalihan ini” jelasnya.
Proses transisi peralihan status ini juga diharapkan tidak akan berlangsung lama, karena seperti kita ketahui saat ini kondisi listrik di pagun taka (sebutan untuk kota Tarakan) masih saja biarpet.
“Kita akan mendesak Kementrian ESDM untuk segera menerbitkan izin wilayah usaha itu. begitu itu selesai maka, yang mengelola listrik tarakan itu PT.PLN persero. dan secara otomatis diberlakukan tarif nasional” bebernya.
Mengenai masa transisi proses peralihan status PLN tarakan, Irianto menargetkan akan selesai dalam beberapa bulan kedepan.
“Masa transisi itu Insya Allah tidak lama. paling tiga bulan, dan akan clear di 2017” pungkasnya. (DC)
