Tanjung Selor, MK – Warga Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan berharap aliran air bersih yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bisa menjangkau rumah tangga yang ada disana. Hal itu disampaikan oleh warga saat berlangsungnya agenda Reses H Effendy Djuprianto di Balai Desa Gunung Putih beberapa waktu yang lalu.
Menurut Effendy Djuprianto, Minggu 4/6/2017 melalui sambungan telepon selular nya ke Redaksi media ini menyebutkan, untuk persoalan air bersih didesa itu langkah-langkah yang akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan PDAM. Artinya kalau memang ada jaringan yang memungkinkan hendaknya bisa disegerakan, supaya warga bisa menikmati pasokan air bersih dengan baik.
Langkah selanjutnya kalau memang jaringan pipa yang belum ada dan masih lama maka akan diupayakan pasokan air bersih kewarga desa Gunung Putih bisa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Mengingat disekitar desa itu ada sumber-sumber air bersih yang masih memungkinkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
“Persoalan wacana air bersih dikelola oleh Bumdes itu saat saya bersama-sama warga meninjau kelapangan, dan saya juga minta waktu untuk melakukan terobosan dan loby kepada pihak pemerintah terkait pemberdayaan Bumdes dimaksud, “ kata Effendy Djuprianto.
Lebih lanjut Effendy Djuprianto juga menyarankan, karena merupakan kepentingan masyarakat desa selain sumber air yang sudah ada, hendaknya warga juga bisa mencari sumber air yang terdekat. Agar supaya dari segi operasional bisa dihemat sekecil mungkin.
“Dengan memberdayakan Bumdes nantinya ada semacam PDAM mini, dimana mungkin kedepan bisa pola ini diadopsi oleh desa-desa lain yang kesulitan mendapatkan air bersih tersebut, “ kata Effendy Djuprianto.
Ia juga menegaskan, sesuai undang-undang pemerintahan desa diharapkan kedepan setiap bisa mengelola sendiri sumber daya alamnya, untuk mengurusi desanya sendiri.
Dimana kedepan program-program desa bisa diupayakan melalui APBN, bersinergi dengan Kementrian terkait seperti Kementrian Transmigrasi Dan Desa.
“kalau memungkinkan kita tidak menggunakan APBD Kabupaten dan Provinsi itu kan lebih baik, tentunya bila memungkinkan dari sisi aturan, “ pungkas Effendy Djuprianto.(HMS)